Pilkada 2020: Partai Politik Akan Panen Raya?


Oleh: Guntenda Halilintar

Ilustrasi

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari 224 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 daerah. Hajat demokrasi kapitalis ini membuka peluang terhadap Partai Politik untuk “panen raya” (Mahar Politik).

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Melalui media daring, ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Sangat menarik menilik situasi politik di Manggarai Barat menjalang Pilkada serentak 2020. Sejumlah Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik dari golongan tua yang “haus kekuasaan” dan tidak ketinggalan dari golongan muda yang berenerjik tanpa latar belakang organisasi dan bukan kader politik pun mulai mendaftar diri dibeberpa partai politik.

Merujuk pada judul tulisan ini ” Pilkada 2020: Partai Politik Akan Panen Raya?”. Melalui pemberitaan media daring, para Ketua Partai Politik ditingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) merespon baik atas inisiatif dari Bacabup dan Bacawabup karena tanpa kerja keras untuk menjaring Kader.

Salah satu pola yang sering dipakai oleh Partai Politik untuk menjaring Bacabup dan Bacawabup adalah “Membuka Lapak”. Pola ini hampir tidak pernah dirubah. Karena tinggal duduk manis saja. Hemat penulis, pola lama ini adalah sebagai peluang atau pintu masuk mahar politik. Dimana setiap calon yang mendaftar nantinya akan diseleksi.

Biasanya, proses seleksi ini yang menarik, praktek jual beli, tawar menawar sudah mulai didorong oleh setiap partai politik. Siapa yang mata uang atau nominalnya besar maka dialah yang diusung oleh partai tersebut. Soal dia berkualitas itu urusan belakangan yang penting pelincin duluan.

Salah satu contoh misalnya, senior besar SL pernah di PHP oleh partai politik. Waktu tahap pendaftaran dan penjaringan, parati bilang “mendukung tanpa mahar” namun, pada proses penetapan di KPU semua partai balik “Kanan” karena tidak ada “pelicin”.

Hemat Penulis, salah satu cara untuk mengurangi praktek Jual beli partai (mahar politik) adalah mengubah pola “buka lapak”. Dengan mengubah pola ini setidaknya mengurangi praktek mafia partai tidak untuk memberantas atau menghapus.

Salah satu dari sembilan poin berdirinya partai politik adalah melibatkan masyarakat untuk melakukan tahap penjaringan yang kemudian didorong oleh partai bersama masyarakat untuk bertarung pada hajat demokrasi kapitalis ini.

Tahap ini, hampir tidak pernah dipakai oleh partai politik. Mestinya pola lama ini perlu dirubah. Partai Politik harus memasang radar disetiap Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) sampai pada tingkat kepengurusan Ranting Partai untuk menjala atau menjaring kader yang potensial dan berintegritas serta memiliki rekam jejak dan pengalaman organisasi yang jelas dalam kancah politik. Jika melalui penjaringan itu mendapat kader, maka itulah yang kemudian didorong oleh partai politik bersama masyarakat dengan catatan tanpa embel-embel (Mahar Politik) lagi.

Jakarta, 20 September 2019.

Penulis adalah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Timur St. Petrus Kanisius.

Tulisan ini sebelumnya ditayang di akun Facebook Guntenda Halilintar : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2379521455494940&id=100003113278591

Cerpen| Bukan Negeri Para Tikus (2)

Oleh : Evridus Mangung, S. Fil.

(Guru SMK Negeri 1 Welak)

Setelah sang isteri tikus menunjuk pisau dapur ke arah televisi dan mengamuk apa adanya, aku tikus istimewa segera bersiap-siap untuk menghadap Dia yang di atas sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00.

Terlintas di batinku, niat untuk mengurung menghadapNya. Aku sungguh merasakan perasaan itu. Merasakan kenikmatan mendalam atas perasaan untuk enggan berdoa. Aku terus melihat jalan pikiranku. 

Syukurlah perasaan dan pikiranku itu akhirnya pergi entah ke mana. Yang tinggal padaku sekarang hanya rasa kelegaan. Batin menjadi diam dan hening kembali.

Batin heningku kini terganggu kembali. Teringat aku pada kotbah pemimpin agama pada hari ibadat minggu lalu. 

Aku merasa jengkel bila teringat kata-katanya. Terkadang juga aku marah. Sakit terasa hati ini bila melihat dan mendengar para pemimpin agama sekarang ini mulai melakukan perselingkuhan.

Perselingkuhan di negeri antah-berantah sekarang banyak ragamnya. Perselingkuhan antara dunia teologi dan dunia politik. Dua dunia ini dikangkangi oleh sebagian besar pemimpin agama. Pemimpin agama tidak lagi mengurus hal-hal yang bersifat teologis saja tetapi juga mengurus hal-hal yang bersifat politis. Perselingkuhan mereka membuat aku tikus yang bodoh ini menjadi pusing. 

Aku pusing mendengar isi kotbah yang diselipi oleh muatan politis. Dalam hatiku menggerutu apakah muka pemimpin agama sekarang ini bertopeng dan berbopeng pula?

Pergulatan batin ini berakhir tatkala tikus berambut putih mendekatiku. Tanpa diminta bernostalgia tentang perubahan zaman, beliau langsung berpidato di hadapanku. Sang tikus putih bernostalgia: 

“Dulu pada saat kakekmu ini masih muda, tidak terdengar kotbah-kotbah provokatif di rumah-rumah ibadat. Yang ada hanya penjelasan isi kitab suci dan hubungannya dengan konteks kekinian. Bagaimana kitab suci menyoroti praktek hidup jemaat yang hidup pada masa kini. Pemimpin agama tidak boleh menyinggung perasaan pemeluk agama-agama lain dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pemimpin agama hanya diperkenankan untuk menggunakan hak politiknya lewat pemilihan umum dan memberikan masukan yang positif untuk negeri”.

Aku hanya diam. Di sisi lain aku juga membenarkan si kakek. Sang kakek tidak mau peduli dengan sikap diamku. Dia tetap melanjutkan. “Tidak heran, dari toa-toa rumah ibadat sekarang ini, isi kotbah mengandung dua hal sekaligus. Pada satu sisi, isi kotbah mengandung unsur putih dan satu sisinya mengandung unsur hitam. Unsur putih membuat hati jemaat terasa sejuk, damai dan tercerahkan. Unsur hitam membuat hati jemaat risau, cemas dan marah”. 

Lantas nenek tertawa dan melanjutkan: “Isi kotbah yang hampir sama warna kulit ular sanca. Satu sisi kulitnya berguna untuk dijadikan sepatu, tas dan sebagainya namun pada sisi lain dia tetaplah ular. Ular menurut kepercayaan sebagaian masyarakat merupakan simbol dari setan, kelicikan dan lain-lain”.

Kali ini aku memuji pikiran sang kakek. Pujian ini tidak aku ungkapkan tetapi aku pendamkan saja dalam hati. Kakek mengambil sebatang rokok dan membakarnya. 

Kepulan asap rokok naik ke atas seolah-olah menghadap Dia yang di atas sana. Dia terus berpidato. “Untungnya, jemaat sekarang ini mulai cerdas. Kalau isi kotbah seperti warna kulit ular, jemaat pada walk out. Pemimpin agama mestinya jangan mati rasa. Aksi walk out artinya tanda tidak setuju.”

Tatapan mata sang kakek memandang jauh ke barisan bukit di sebelah utara beranda rumahku. Tatapan yang menyapu seluruh area persawahan kering yang tidak lagi dikerjakan pemiliknya. 

Kekeringan pada persawahan di lereng bukit itu seperti kekeringan di dalam hati ini yang selalu mendambakan siraman air surgawi. Aku tetap membisu. Aku seolah-olah terpaku, tak berkutik.

Sang kakek tetap melanjutkan nostalgianya dan kali ini di dalam pembicaraannya sudah tampak orasi ilmiah. “Ah, tua bangka, jangan membawa aku ke ruangan perkuliahan dulu”, gerutuku dalam hati. Dasar kakek cerewet. Ia terus melanjutkan pembicaraannya. “Kepada para pimpin agama, saya mau katakan, bahwa pemimpin agama terdiri dari dua kata yaitu pemimpin dan agama. Pemimpin artinya orang yang memimpin. 

Agama artinya ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Dia Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dan lingkungannya. Jadi dari deretan kata-kata yang membentuk pengertian pemimpin dan agama tadi tidak disebutkan kata politik. Mana kata politiknya? Tidak ada kan?”.

Aku hanya mengangguk-angguk. Sang Kakek melanjutkan: “Saya tidak tahu, apakah pemimpin agama yang memberikan kotbah itu belajar teologi dan ilmu tafsir atas kitab atau tidak. 

Banyak pengkotbah seolah-olah tidak memahami teologi, dan kitab suci sehingga pada gilirannya pengkotbah tidak memahami dan menyadari tujuan dari khotbahnya”.

Angin sepoi-sepoi menyapa kumis panjangnya. Sebentar-sebentar ia menarik perlahan kumis yang beruban itu. Sepertinya, ia tak kehabisan kata-kata. “Yang lebih parah lagi sekarang ini adalah banyak pengkotbah yang tidak sadar diri……Berkotbah seolah-olah tidak menghadapi pendengar yang hidup dalam dunia yang penuh dalam berbagai, masalah, pergumulan, penderitaan, harapan-harapan yang suram, kekecewaan, putus asa dan lain-lain di tengah-tengah kemajuan”.

Ia menunjukkan tangannya tepat di depan hidungku yang tidak mancung ini. “Pada intinya khotbah bertujuan agar para pendengarnya menjadi taat kepada Dia, dan mengalami keselamatan dari Dia yang di atas sana dalam kehidupan sehari-hari. Syarat dalam mencapai keselamatan itu adalah iman yang bertumbuh dalam diri kita masing-masing. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kesempatan berkotbah bukanlah suatu kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin pengkhotbah sampaikan, melainkan menyampaikan apa yang Dia di atas sana hendak katakan kepada pendengar. Ia berbicara kepada orang dan masyarakat di dalam waktu tertentu”.

Tulisan ini pernah ditulis di https://www.kompasiana.com/evridus1636/5d45074e0d823051786f83e2/bukan-negeri-para-tikus-2

Cerpen | Bukan Negeri Para Tikus (1)

Oleh : Evridus Mangung, S. Fil.
(Guru SMK Negeri 1 Welak)
Sebuah ruang persidangan dewan yang berukuran besar. Ruangan yang dianggap terhormat oleh para tikus di negeri antah-berantah. Ruangan ini dilengkapi alat tulis dan perangkat komputer yang cukup lengkap. Di barisan paling depan nampak kursi pimpinan yang tinggi dan cukup empuk. Perangkat ketuk palu yang besar tergeletak di atas meja pimpinan seolah-olah selalu menunggu untuk melayani sang tuan besar dalam mengambil keputusan.

Dalam ruangan inilah para dewan tikus ramai mendikusikan persoalan penting melawan kelompok tikus lain yang mengganggu stabilitas dan kemapanan dewan terhormat. Pimpinan sidang mulai angkat bicara. “Saudara-saudari, kita adalah wakil rakyat. Utusan rakyat yang punya hak penuh untuk menentukan kebijakan di negeri ini. Berapa banyak pasal yang kita telah buat dan sudah banyak nomor undang-undang yang telah kita cetuskan selama ini.

Namun bagi saya, pekerjaan kita seolah-olah tidak dihargai oleh kelompok lain di negeri pertikusan ini. Padahal kita ini adalah sama-sama memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengatur negeri ini. Selain tidak menghargai kedudukan kita sebagai wakil para tikus di negeri, saya menilai adanya arogansi kekuasaan para kelompok masyarakat tikus lain. Untuk itu, saya mengundang saudara dan saudari untuk menyikapi keadaan ini”.

Semua tertegun mendengar ucapan pimpinan rapat. Dari sebelah kiri ruangan sidang, seekor tikus berbadan besar dan berkepala botak angkat tangan dan mulai merangkaikan kalimat-kalimatnya: “Yang mulia pimpinan! Saya sangat setuju dengan pimpinan.

Sedikit saya mau gambarkan, untuk mengingatkan kembali ingatan kita, bahwa keberadaan nasib Mamarni Setandan Hantu sekarang adalah ancaman bagi keberadaan kita semua sebagai lembaga terhormat di negeri ini. Dengan ditahan dan diperiksanya Mamarni Setandan Hantu oleh Lembaga Eksekusi Mafia (LEM) segala rahasia mafia yang telah kita buat maupun yang akan kita buat mulai ditelanjangkan satu demi satu di hadapan para tikus di negeri ini.

LEM mulai merekat kita satu demi satu. Bersediakah kita untuk ditelanjangi? Saya pikir tidak seorangpun diantara kita ini ingin dibugili. Kalau kita bugil maka kita terjerat pasal pornografi. Suatu saat nanti bukan tidak mungkin kita semua akan masuk penjara. Namun sayangnya, penjara seluruh negeri sudah tidak bisa menampung para narapidana. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim inteligen dan bila diperlukan kita manfaatkan jurus-jurus ampuh yang merupakan peluru andalan terakhir kita supaya LEM tahu siapa kita sesungguhnya”.

Tidak ketinggalan tikus kurus kerempeng berbadan tinggi, bertopi kopiah, duduk di samping pimpinan bersuara: “Saya pikir, kita perlu menggunakan jurus ampuh untuk membungkan lawan-lawan kita. Kita memiliki hak anti kemapanan. Karena itu, saya sangat setuju dibentuknya tim anti kemapanan dalam lembaga kehormatan ini”.

Mendengar suara sebagian anggota dewan kehormatan ini, tak lama kemudian, ketua sidang dengan tidak sabaran mengambil palu dan dengan suara lantang seperti kebanyakan makan cabe rawit berteriak. “Dengan ini saya putuskan perlu dibuat tim khusus dan menggunakan hak anti kemapanan!”.

Suara ribut dan pemintaan interupsipun memenuhi ruangan sidang. Beberapa partai yang hampir ompong mulai unjuk gigi. Ada sebagian lagi –mungkin dari partai yang beraksi di tempat pembuangan sampah akhir — menjalankan aksi walk out.

Ternyata rapat para dewan terhomat negeri tikus di dengar juga oleh para pencinta jurnalistik negeri antah-berantah. Sehingga tidak mengherankan, di luar ruangan para wartawan tikus menunggu dengan setia untuk mendapatkan secuil informasi. Ketika tikus berkepala botak keluar dari pintu utama ruangan sidang, wartawan mulai mengerumuninya dan mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Sang tikus botak mulai berceloteh ringan. “Segala urusan mengenai negara ini akan dijelaskan terperinci nanti. Intinya adalah dewan terhormat sudah sepakat menggunakan hak anti kemapanan”.

Berita tentang keputusan dewan terhormat dalam menggunakan hak anti kemapananpun didengar oleh seluruh rakyat di negeri antah-berantah. Suara protes terdengar di seluruh penjuru negeri.

Seekor tikus yang sempat menonton televisi pada sore itu melempar sebuah kursi di rumahnya. Untung saja kursi yang dilemparnya tidak mengenai kepala isteri dan anaknya yang pada saat itu menonton bersamanya sambil minum kopi sore. “Aduh, mama!!! Dewan terhormat tetapi tidak terhormat.

Biarkan kasus Mamarni Setandan Hantu berjalan sesuai prosedur persidangan. Kalau memang ada nama para anggota dewan terhormat sempat disebutkan di dalam persidangan, itu kan fakta persidangan. Saya pikir dewan kehormatan yang tidak terhormat itu tidak perlu menggunakan hak anti kemampanan kalau memang selama ini tidak pernah melakukan mafia.

Atau, jangan-jangan kesimpulan saya tentang dewan terhormat selama ini ada benarnya. Mereka semua adalah pakar mafia. Mereka sepertinya kebakaran jenggot”, gerutu sang tikus dengan suara emosi dan seolah-olah pernah belajar hukum.

Sang isteri tidak mau kalah dengan suaminya. Ia juga mulai beringas dan menunjukan pisau dapur ke arah televisi.”Apa? Dewan terhormat katanya? Dewan terhomat sekarang banyak yang goblok. Mereka mencetuskan program dan ternyata di balik program yang mereka buat, mereka ternyata ingin mendapat sesuatu dari program itu. Mereka mau makan enak tetapi memanipulasi kegiatan untuk mendapat keuntungan diri.

Saya tidak tahu perasaan isteri dan anak-anaknya ketika makan dari makanan hasil mafia. Memang saya akui bahwa kebanyakan kita hampir seperti mereka. Kita sering kali mencuri di ladang atau sawah manusia. Haaaa…. haaaa (tertawa). Aku jadinya malu sendiri… mengomentari para dewan terhormat tetapi aku sendiri hampir sama seperti para dewan terhomat”.

Tulisan ini pernah ditulis di https://www.kompasiana.com/evridus1636/5d443b0c097f363544436e93/bukan-negeri-para-tikus?page=all

Sambut Visitasi Akreditasi, Kepsek SMK Negeri 1 Welak : Kita Selalu Siap.

Ditulis Oleh : Marianus Haryanto, S. Pd.

(Guru Matematika SMK Negeri 1 Welak)

Datak, 03 Agustus 2019

Asesor 1, Asesor 2,Kepsek SMKN 1 Welak, Waka Kurikulum SMKN 1 Welak

Pada Jum’at, 02/08/2019 SMK Negeri 1 Welak disambangi oleh TIM BAN-SM. Kasak kusuk disekolah hari itu begitu nampak. Guru-guru begitu sibuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Meja Guru-guru penuh dengan tumpukan dokumen 8 standar pendidikan.

Menurut Pengakuan dari beberapa Guru senior di SMK Negeri 1 Welak, nuansa pelaksanaan akreditasi SMK Negeri 1 Welak Tahun ini berbeda dengan pelaksanaan akreditasi sebelumnya. Dimana pada tahun ini persiapan dokumen 8 standar pendidikan disusun secara rapi dan teratur di ruang akreditasi. Sehingga pada pelaksanaan observasi, pengecekan kesesuaian dokumen yang dilakukan oleh team visitasi berlangsung dengan baik dan lancar.

“persiapan dalam rangka akreditasi untuk tahun ini sungguh berbeda dengan persiapan akreditasi sebelumnya, kami sudah satukan semua dokumen-dokumen yang tercecer, sehingga kami tidak begitu panik”, pengakuan Heribertus Janggur, S. Pd. Waka Kurikulum SMKN 1 Welak. Guru senior lain juga mengakui hal yang sama, Lambertus Patu, S. Pd. Waka kesiswaan SMKN 1 Welak mengatakan ; “pelaksanaan akreditasi kali ini luar biasa, ini karena kesolidan seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Welak, jadi untuk apa kwatir kalau kita solid?”.

Demikian juga pengakuan dari Guru Kejuruan peternakan yang sudah senior, Alfonsus Son, S. Pt. Dengan begitu santai beliau mengatakan “saya sangat tidak ragu dengan kedatangan team Visitasi Akreditasi kali ini, karna menyaksikan kesiapan dan kesigapan kita, terutama Teman-teman-teman Guru muda yang gesit bekerja dibidangnya masing-masing”, tuturnya dengan wajah sumringah.

Kesibukan Guru Pada saat menyodorkan dokumen 8 Standar Pendidikan

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Welak, Siprianus Jemadi, S. Pd. Ketika ditanya mengenai kesiapan, beliau menjawab tegas dan spontan: “kita selalu siap”, tegasnya. Pada tatap muka awal dengan team Visitasi Akreditasi BAN-SM, sempat disinggung mengenai penerimaan dimana pada saat itu seluruh Guru mengenakan pakaian adat. Siprianus Jemadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian adat seperti ini bukan direncanakan khusus dalam rangka penyambutan team Visitasi Akreditasi, melainkan ketentuan dari Provinsi NTT yang sudah terjadwal, bahwa Setiap Selasa dan Jum’at wajib mengenakan pakaian adat.

Pelaksanaan Visitasi Akreditasi di SMK Negeri 1 Welak terjadwal selama 2 hari yaitu mulai Jum’at, 02/08/2019 sampai dengan Sabtu, 3/08/2019. Team Visitasi telah melakukan pengecekan secara detail, mulai dari pengecekan di setiap ruangan , mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen 8 standar pendidikan, mengamati langsung proses pembelajaran dikelas Teori. Pengecekan dilakukan dengan sangat teliti dan detail.

Strategi Jitu Menjaga Stabilitas Keuangan Keluarga

Oleh : Evridus Mangung, S. Fil.

Guru SMK Negeri 1 Welak

Strategi Jitu Menjaga Stabilitas Keuangan Kleuarga
Gambar : Dokumen Pribadi

Saya seorang guru honerer pada sebuah lembaga pendidikan di Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Letak desa ini kurang lebih 120 kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat.

Di Desa Golo Ronggot inilah, saya menekuni profesi saya sebagai guru honorer. Profesi ini sudah saya tekuni selama 11 tahun. Saya mendapat gaji perbulannya sebesar satu juta rupiah.

Istri saya bekerja sebagai PNS dengan gaji Rp 2.000.000.

Saya memiliki tiga orang anak. Anak sulung sudah memasuki sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2019/2010 ini. Anak kedua sedang mengenyam pendidikan di kelas enam SD dan yang bungsu masuk PAUD tahun ini. Total anggota keluarga saya seluruhnya 5 orang.

Setiap anggota keluarga tentunya memiliki kebutuhannya.

Anak sulung dan anak ketiga cukup merepotkan saya pada pertengahan tahun ini. Keduanya sama-sama memasuki tahap awal pada jenjang pendidikannya. Saya mesti melengkapi seluruh kebutuhannya seperti membeli pakaian seragam, membeli buku tulis, membayar biaya pendidikannya.

Anak kedua dengan melihat pakaian seragam dan buku tulis baru dari kakaknya juga menuntut perlakuan yang sama kepadanya. Belum lagi saya harus membayar uang sekolah untuk anak yang kedua. Sementara itu, istri saya juga dihadapkan dengan tuntutan kantor. Kantor mengharuskan para pegawai untuk mengenakan busana derah pada hari tertentu. Tuntutan kantor ini jelasnya membawa dampak pada biaya karena perlengkapan busana daerah belum semuanya dimiliki oleh istri. 

Kakak ipar juga meminta bantuan untuk perawatan kesehatan sebesar Rp 500.000. Kebutuhan pokok rumah tangga seperti pembelian beras, lauk pauk, biaya listrik dan lainnya tetap juga harus dipenuhi.

Pada awalnya saya mengalami kendala bagaimana memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan pendapatan saya dan istri. Apa yang harus dilakukan dalam situasi di atas dengan total pendapatan Rp 3.000.000?

Tindakan pertama dan paling utama yang dilakukan dalam situasi seperti ini adalah pengambilan keputusan kolektif kolegial. Suatu keputusan tidak oleh kepala keluarga saja tetapi oleh seluruh anggota. 

Bahkan kepala keluarga juga merangkap anggota. Istilah kolektif kolegial merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan. 

Di dalam prakteknya, keluarga seharusnya menerapkan prinsip kolektif kolegial dalam menyusun rencana perbelanjaan atas pendapatan yang diterima dalam setiap bulannya.

Setiap anggota berhak mengusulkan kebutuhannya dan secara bersama mengambil keputusan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya usulan atas kebutuhannya. Misalkan pendapatan Rp 3.000.000 dimanfaatkan untuk apa saja. Kita bisa mencatat semua usulan anggota pada tabel berikut ini.

Hasil keputusan bersama itu perlu dicatat seperti pada tabel di atas. Mengapa pencatatan sangat perlu dilakukan. Catatan keuangan akan membantu kita dalam pembuatan anggaran. Kemudian, memonitor apakah penggunaan uang sudah sesuai anggaran. 

Dengan membuat catatan keuangan secara rutin, kita bisa segera mengidentifikasi kebocoran keuangan. Dengan pencatatan arus kas, jumlah aliran uang dan tujuan penggunaannya dapat terdeteksi.

Keuntungan lain dari sistem pengelolaaan keuangan secara kolektif kolegial adalah secara bersama membedakan apakah usulan anggota itu sebagai kebutuhan atau keinginan. Misalnya, pada suatu kondisi di atas. Anak kedua mengusulkan untuk membeli seragam baru seperti halnya pada anak pertama dan anak ketiga. 

Tentunya usulan ini bisa dibatalkan. Mengapa? Sebab pembelian seragam baru dari anak kedua adalah suatu bentuk keinginan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Pakaian seragam SD tidak perlu dibeli lagi. Alasannya, pakaian seragam yang lama masih baik. 

Lagi pula kejadian pada anak kedua berbeda dengan anak pertama. Anak pertama memasuki jenjang pendidikan yang berbeda sama sekali dari yang sebelumnya. Pakaian seragam harus sesuai dengan jenjang pendidikan. Peran orang tua dan anggota keluarga yang lain harus bisa menjelaskan secara gamblang kepada anak kedua mengapa usulannya tidak bisa terpenuhi.

Dalam suasana kolektif kolegial pula, metode pembelanjaan atas semua kebutuhan keluarga bisa didiskusikan. Apakah metode pembelian terhadap suatu barang menggunakan metode pembelanjaan grosiran atau eceran. 

Misalnya, pembelian detergen sebaiknya dibeli dengan sistem grosiran. Detergen kalau dibeli eceran harganya lebih mahal jika dibandingkan pembelian grosiran. Harga detergen eceran bisa mencapai Rp 20.000 setiap bungkusnya. 

Jika isi grosiran adalah 6 bungkus maka dikalikan Rp 20.000 setiap bungkusnya maka total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 120.000. Sedangkan pembelian grosiran untuk barang yang sama adalah Rp 110.000 setiap grosirnya. 

Selisih harga antara pembelian eeran dan grosiran dalam konteks ini adalah sebesar Rp 10.000 . ini berarti kita sudah mendapatkan keuntungan Rp 10.000 untuk pembelian grosiran detergen.

Membeli barang grosir atau eceran punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi, bicara soal penghematan, membeli barang grosir atau eceran tentu menjadi pilihan yang serius. Barang yang sering dibeli secara borongan biasanya yang tahan lama dan digunakan secara rutin dalam periode tertentu. 

Pembelian barang grosir dan eceran bisa dilakukan secara bersama-sama saat belanja. Tinggal dilihat saja, mana yang cocok dibeli secara grosir, mana yang eceran. Keluarga cukup menghitung harga dan kebutuhan untuk menentukan langkah penghematan. Belanja eceran bisa hemat, begitu juga grosir. 

Demikian pula sebaliknya. Beli eceran atau grosir bisa sama borosnya. Sebab, langkah penghematan datang dari sendiri, bukan ditentukan oleh gaya belanja.

Dari uraian di atas maka maka dihasilkan tabel anggaran keluarga sebagai berikut.

sumber: dokpri
Gambar : Dokumen Pribadi

Jika saldo kas dalam suatu bulan mencapai Rp 100.000 dan tidak ada lagi kebutuhan yang harus dibelanjakan lantas apa yang harus dibuat terhadap saldo kas tersebut. Dalam prinsip kolektif kolegial sangatlah tidak sulit untuk menentukan mau diapakan saldo kas tersebut. 

Terhadap saldo kas ini bisa dilakukan dua hal. Keluarga bisa menabung atau menginvestasikan saldo kas itu. Namun, selama ini banyak orang yang salah memahami antara menabung dan investasi. Meskipun sama-sama menyimpan uang, nyatanya kedua hal tersebut sangat berbeda. 

Apa perbedaannya? Menabung adalah kegiatan yang memisahkan sejumlah uang buat disimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu saat diperlukan. Menabung biasanya dilakukan buat tujuan jangka pendek sedangkan investasi itu mengalokasikan uang dan tujuannya untuk jangka panjang.

Namun sistem koletif kolegial ini bukannya tidak memiliki kelamahan. :Pertama, perlu waktu lama dalam pengambilan keputusan. Keputusan keluarga menjadi hal terpenting demi berjalannya roda sebuah keluarga. 

Dalam regulasi kolektif kolegial ini memang dinyatakan lamban. Kelambanan ini dikarenakan sebuah keadaan yang bisa kita lihat yaitu kedudukan setiap anggota adalah sama. Ketika seseorang beragumentasi mengenai keputusan organisasi bukan langsung diterima oleh seluruh anggota. 

Argumen ini tidak melihat siapa yang memberikannya, sekalipun posisinya sebagai kepala keluarga. Jika kepala keluarga saja tidak dapat mengambil keputusan secara mutlak, maka yang terjadi argumen-argumen baru yang tentu perlu banyak waktu untuk memilih argumen yang ditentukan oleh sekian anggota. 

Kedua, ketika setiap anggota keluarga dinyatakan sama dalam setiap keputusan maupun argumentasi maka akan berdampak pula pada individu-individu anggota yang mempunyai inovasi baru yang cemerlang. 

Ketika individu ini memberikan agumen yang cemerlang, namun kebanyakan anggota belum dapat menerimanya maka argumen ini dianulir oleh kebanyakan anggota. Kelemahan bisa diatasi melalui dua cara . Pertama, mengurangi kesenjangan antar anggota. 

Dengan ini kita bisa mengatasi sebuah kejadian ide cemerlang tak dapat diterima. Artinya jika tidak ada kesenjangan kita akan menerima semua yang sama antar anggota termasuk argumen dan ide-ide anggota. 

Kedua, mengambil keputusan yang efektif untuk menciptakan karakteristik kelauarga yang cepat tanggap terhadap masalah. Ini berguna ketika pilihan terlampau lama dan banyak, ini menjadi hal terpenting dalam hal pengambilan keputusan.kolektif kolegial.

Dalam keputusan kolektif kolegial setiap anggota keluarga mempunyai hak suara dan hak berpendapat sama serta berkewajiban sama. Namun, tetap diingat bahwa kedudukan setiap anggota keluarga sama yang berbeda hanyalah peran dan fungsinya.

Akhirnya,  sistem kolektif kolegial sangat tepat diterapkan dalam suatu negara demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

UNTUK APA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN?

Oleh : Anselmus Mallofiks, S.H.

Anselmus Mallofiks, S.H.

Bagaikan angin segar yang menerpa tubuh pada tanggal 15 Maret 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan suatu produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan atau dapat disebut juga sebagai UU Kebidanan yang sekiranya menjadi titik terang pengaturan  mengenai profesi bidan setelah sekian lama tidak ada kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Secara pembentukkan regulasi kebidanan masih diatur secara terpisah, tidak utuh, dan belum komprehensif serta pembentukan regulasiuntuk profesi bidan tertinggal sangat jauh di belakang profesi kesehatan lainnya.

UU Kebidanan ini merupakan hasil dari reaksi atas tantangan dan isu-isu yang dihadapi bidan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini yang berangkat dari suatu situasi penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang dilaksanakan oleh bidan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang rupanya masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Menurut Laporan Konsultasi Kebidanan yang dibuat atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan United Nations Population Fund pada tahun 2014[1] ditemukan suatu fakta bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan kebidanan rendah dan kualitas sistem pendidikan kebidanan yang masih memprihatinkan.

Terkait dengan kesadaran atas tantangan dan isu-isu yang dihadapi bidan di Indonesia bagian pada penjelasan umum UU Kebidanan nampaknya menjelaskan bahwa profesi bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam kendala seperti jumlah serta distribusi bidan yang belum merata dan menjangkau seluruh wilayah terpencil di Indonesia, pelatihan serta keterampilan kebidanan yang minim sehingga menyebabkan pengembangan profesi bidan berjalan sangat lambat. Dalam praktik kebidanan masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh bidan selain itu bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat. 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui pemaparan Hasil Utama Riskesdas 2018 bahwa ternyata bidan memiliki peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak. Tercatat bahwa proporsi tenaga pemeriksa kehamilan pada perempuan umur 10-54 tahun, 2018 bidan menempati prosentase 85 %, dokter kandungan 14%, dokter umum 1 %, dan perawat 0%. Tercatat juga distribusi proporsi penolong persalinan pada perempuan umur 10-54 tahun, 2018 dimana bidan memiliki angka tertinggi sebesar 62.7[2] dibanding tenaga kesehatan lainnya sehingga oleh karena hal tersebut maka perlu ditekankan peningkatan kualitas bidan.

Betul saja selaras dengan kesadaran atas tantangan yang dialami bidan tersebut berdasarkan UU Kebidanan terdapat urgensi pengaturan mengenai kebidanan ini yang secara umum dituangkan dalam tujuan umum UU Kebidanan ini yaitu untuk 1. meningkatkan mutu Pendidikan Bidan; 2.Meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan; 3. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien; dan 4. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.

Pendidikan bidan saat ini hampir semuanya dilaksanakan pada tingkat vokasi yang lebih fokus pada penyiapan bidan vokasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan asuhan kebidanan sedangkan proses pendidikan vokasi sesuai dengan karakteristiknya belum dapat memenuhi standar bidan profesional, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bidan maka berdasarkan UU Kebidanan ini pendidikan kebidanan tidak hanya mencangkup vokasi saja tapi sudah terdiri dari pendidikan akademik : program sarjana kebidanan, magister kebidanan, dan doktor kebidanan, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sehingga diharapkan melalui pendidikan tersebut profesi bidan dapat berperan sebagai care, provider, decision maker, communicator, community leader dan manajer, serta diharapkan profesi bidan dapat melaksanakan perannya secara optimal dan dapat berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan (interprofessional Helath Provider)[3].Dalam UU Kebidanan lulusan pendidikan vokasi harus melanjutkan program pendidikan setara sarjana ditambah dengan pendidikan profesi yang merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana atau program sarjana.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan memang sangat perlu ditunjang oleh tenaga kesehatan (bidan) yang berkualitas. Dalam UU Kebidanan diharapkan upaya kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka sesuai dengan hal tersebut seorang bidan harus memiliki dokumen penguasaanserta harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh organisasi kebidanan yakni konsil Kebidanan sebagai bukti tertulis dan seorang bidan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.

Kemudian selain hal tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pelayananan kebidanan maka melalui UU Kebidanan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penempatan bidan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan pelimpahan wewenang secara delegatif dari Pemerintah daerah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada bidan.[4]

Yang terakhir adalah dalam UU Kebidanan ini dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Bidan dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan tujuan[5] :

  1. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan;
  2. Melindungi masyarakat dari tindakan Bidan yang tidak sesuai standar; dan
  3. Memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan masyarakat

Dalam rangka memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien (pasien ibu dan anak) maka dalam UU Kebidanan salah satunya mengatur perihal hak dan kewajiban Bidan serta Klien yakni sebagai berikut[6] :

Kewajiban :

Bidan

  1. Memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;
  3. Memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
  4. Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  5. Mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
  6. Menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
  7. Menghormati hak Klien;
  8. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;
  9. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  10. Meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
  11. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan/ atau
  12. Melakukan pertolongan gawat darurat.

Klien (Pasien)

  1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya;
  2. Mematuhi nasihat dan petunjuk Bidan;
  3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang diterima.

Hak

Bidan

  1. Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
  2.  memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;
  3. Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menerima imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang telah diberikan;
  5. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan
  6. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

Klien (Pasien)

  1. Memperoleh Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
  2. Memperoleh inforrnasi secara benar dan jelas mengenai kesehatan Klien, termasuk resume isi rekam medis jika diperlukan;
  3. Meminta pendapat Bidan lain;
  4. Memberi persetujuan atau penolakan tindakan Kebidanan yang akan dilakukan; dan
  5. Memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah maka bidan berdasarkan UU Kebidanan memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan yang yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama maupun sendiri dengan tetap memperhatikan asas tanggung jawab dan akuntabel yang tugasnya meliputi:

  • Pelayanan kesehatan ibu;

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu, bidan berwenang : Memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil;

  1. Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal;
  2. Memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal;
  3. Memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas;
  4. Melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan;
  5. Melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.
  6. Pelayanan kesehatan anak;

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak bidan berwenang :

  1. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah;
  2. Memberikan imunisasi sesuai program pemerintah pusat;
  3. Melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan dan;
  4. Memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.
  5. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan berwenang melakukan :

  1. Komunikasi;
  2. Informasi;
  3. Edukasi;
  4. Konseling;
  5. Dan memberikan pelayanan kontrasepsi.

Selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka bidan dapat melaksanakan tugasnya diluar kewenangannya sebagai tenaga kesehatan dalam keadaan darurta yang tujuannya untuk memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa klien.

Munculnya UU Kebidanan ini merupakan salah satu bentuk terobosan dalam segi regulasi bagi pelayanan kebidanan yang dimana melalui regulasi ini masing-masing sanubari masyarakat Indonesia yang tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan juga berada di daerah-daerah terluar dan terpencil berharap agar pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara merata melalui pelayanan kesehatan kebidanan sehinga tujuan nasional negara sekiranya dapat tercapai.

Begitupula dengan masyarakat yang menggeluti dunia profesi bidan sekiranya melalui UU Kebidanan ini dunia profesi bidan mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan sehingga para bidan pun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara paripurna.

Pembentukan Regulasi UU Kebidanan ini hanyalah salah satu upaya yang diberikan negara agar secara nasional masyarakat dapat menikmati upaya pembangunan kesehatan melalui peranan profesi bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan. Semoga saja UU Kebidanan ini dapat mengakomodir dan dapat menyelesaikan tantangan demi tantangan kesehatan kedepannya.


[1]https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Midwifery_IND.pdf diakses pada hari Kamis 25 Juli 2019 pukul 9:49 WIB

[2]http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf diakses pada hari Jumat 26 Juli 2019 pukul 26 Juli 2019

[3]http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171109-024117-1121.pdf diakses pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 12:21 WIB

[4]UU Kebidanan, Pasal 55.

[5]UU Kebidanan Pasal 69 ayaty (1) dan ayat (2).

[6]UU Kebidanan Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Klien.

Sebuah Tinjauan Filosofis: Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga

Oleh : Evridus Mangung

(Guru SMK Negeri 1 Welak)

Evridus Mangung

Ketika berbicara soal penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak, pikiran saya selalu menghubungkannya dengan sebuah audigium tua. “Keluarga adalah tempat persemaian pertama dan utama”. Petuah tua ini tidak usang dimakan waktu. Selalu menggema dari zaman ke zaman.
Mengapa pada zaman yang sedemikian maju ini perlu mengangkat kembali tema penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak? Tema ini terlahir dari adanya konsep pendidikan di dalam keluarga yang seharusnya telah diberikan oleh orang tua tetapi pada tataran praksisnya belum optimal/belum sepenuhnya dipraktekkan.
M. Syahran Jailani dalam ebooknya yang berjudul: “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, mendeteksi faktor penyebab kegagalan pendidikan dalam keluarga.
Pertama, kurangnya pengetahuan, pemahaman para orang tua tentang kedudukan, peran dan fungsi serta tanggung jawab para orang tua dalam hal pendidikan anak-anak di rumah. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman orang tua terdeteksi pada ketidakmampuannya dalam menyelesaikan pendidikan anak-anak. Hal ini bisa kita lihat dari masih banyaknya anak-anak putus sekolah. Meningkatnya angka pengangguran yang tidak terdidik.
Kedua, lemahnya peran sosial budaya masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga. Keluarga sering mengabaikan nilai-nilai edukasi di dalam lingkup rumah tangga.
Membiarkan anak-anak bermain dan bergaul tanpa kontrol yang memadai. Kurangnya perhatian tatkala ia sedang berkomunikasi dengan sesamanya. Sikap apatis sebagian besar para orang tua terhadap tata krama kehidupan pergaulan anak-anak di lingkungan bermainnya.
Ketiga, kuatnya desakan dan tarikan pergulatan ekonomi para orang tua dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan keluarga. Keterdesakan ekonomi menyebabkan orang tua meninggalkan anak-anaknya tanpa perhatian, bimbingan dan pendidikan. Yang lebih sadis lagi dengan alasan keterdesakan ekonomi, orang tua telah menjadikan anak-anak sebagai alat komersialisasi untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
Keempat, kemajuan arus teknologi informasi yang mengglobal turut pula mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang tua. Perilaku instant dengan memberi fasilitas media yang tidak mendidik, membiarkan mengakses berbagai informasi yang tidak mendidik melalui tayangan media televisi dan pengawasan yang tidak terkontrol akibat ketidakpedulian para orang tua.
Menyikapi persoalan penyebab belum optimalnya praktek pendidikan keluarga di atas, saya coba berbincang dengan orang tua saya tentang apa persisnya peranan keluarga dalam pendidikan anak. Mengapa mesti orang tua yang harus diwawancarai pertama?
Persepsi orang tua dan pendidikan sangat vital sebab segala sikap dan tindakan dibangun di atas persepsi. Jika orang tua mempersepsi negatif terhadap anak dan pendidikannya, sikap dan perbuatan si anak juga akan negatif. Sebaliknya, jika orang tua mempersepsi positif terhadap anak dan pendidikannya, dia akan bertindak positif pula. Oleh sebab itu, orang tua yang bijaksana akan senantiasa meningkatkan persepsi positifnya terhadap anak dan pendidikannya dengan cara meningkatkan pemahamannya terhadap konsepsi anak dan pendidikan secara benar (Sumber).
Kembali ke soal wawancara tadi. Bagi ayah saya yang bekerja sebagai petani memahami konsep penguatan keluarga dalam pendidikan anak sama halnya dengan memahami konsep persemaian. Konsep persemaian baginya berarti menyiapkan bibit yang berkualitas dan memadai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, tata waktunya tepat dan bibitnya dapat beradaptasi dengan tapak atau kondisi setempat.
Konsep ayah di atas ternyata memiliki korelasi dengan pemikiran Comenius. Comenius (1592 — 1670) seorang filsuf pendidikan berpendapat bahwa proses pendidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan fisik dan psikis peserta didik (sumber).
Dalam kerangka pikiran Comenius dan ayah saya tadi, saya coba mendalami pendidikan keluarga dari titik tinjau persemaian benih. Keluarga sebagai persemaian merupakan tempat sekaligus tahap awal dari setiap proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak. Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat dan tahap awal suatu pendidikan perlu memikirkan beberapa pertimbangan yang perlu digunakan dalam merencanakan kegiatan persemaian.
Pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan orang tua selaku subjek utama pemerhati pendidikan anak adalah menetapkan model/ jenis persemaian yang diterapkan, lokasi persemaian, kebutuhan akan alat dan bahan yang diperlukan, tata kelola waktu yang diperlukan dan metode pendekatan yang digunakan.
Pertama, Model atau Jenis Persemaian. Mengingat ada begitu banyak model persemaian yang ditawarkan, keluarga pun mesti memilih jenis persemaian yang tepat untuk diterapkan. Model persemaian yang tepat, hemat penulis, untuk konteks pendidikan keluarga adalah model persemaian tetap.
Persemaian tetap dalam konteks ini dipahami sebagai tempat terjadinya proses pendidikan. Proses pendidikan terjadi di dalam keluarga itu sendiri, tidak dipindahkan atau mempercayai suatu lembaga atau asrama untuk mendidik anak.
Kedua, Lokasi Persemaian. Konsep persemaian tetap merupakan lawan dari suatu model pendidikan yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kepada sekolah atau pihak lain.
Pendidikan yang menitipkan anak menyebabkan orang tua apatis terhadap pendidikan anak dalam keluarga, padahal sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di dalam lingkungan keluarganya. Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi pada keluarga yang orang tuanya awam akan pendidikan, tetapi justru mulai menggejala pada golongan intelektual.
Orang tua cenderung lebih mengutamakan pekerjaan dan kesibukannya sendiri daripada memperhatikan pendidikan anak-anak di keluarganya. Terlebih-lebih pada keluarga yang orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Dalam keluarga semacam ini, pendidikan keluarga hampir-hampir “punah” sebab masing-masing sibuk mengurusi pekerjaannya.
Dalam lingkungan keluarga seperti ini, anak akan tercukupi kebutuhan fisik dan materialnya, tetapi sangat menderita secara rohani. Akibatnya, anak mencari perhatian dengan melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
Bahkan, tidak jarang anak dari keluarga yang secara ekonomis tercukupi kebutuhannya dan pendidikan orang tuanya tinggi, tetapi akhlak dan moralnya berantakan. Satu penyebab utamanya adalah tidak kuatnya peran atau fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya (sumber).
Ketiga, Pemenuhan Kebutuhan. Dalam persemaian tetap segala kebutuhan baik kebutuhan akan bahan maupun peralatan dari seluruh anggota keluarga mesti diperhatikan secara tepat, cepat dan akurat. Sebagaimana halnya dalam dunia pertanian, kelebihan dosis pupuk atau obat saja akan menyebabkan efek samping bagi perkembangan tanaman demikian pula halnya dengan pemenuhan kebutuhan anak.
Dalam memenuhi kebutuhan anak, orang tua mesti berada pada tempat/posisi yang tepat untuk melihat kebutuhan anak sehingga dalam menjawabi kebutuhan anak, orang tua tidak mendasarkan tindakan pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan faktor keinginan anak melulu melainkan berdasarkan atas analisis kebutuhan yang akurat. Orang tua harus tahu membedakan apakah permintaan anak hanya sebagai reperesentasi keinginan ataukah representasi kebutuhan.
Keempat, Tata Kelola Waktu. Keluarga sebagai tempat persemaian tetap harus memiliki tata kelola waktu yang tepat. Tata kelola waktu yang dimaksudkan di sini erat hubungannya dengan seberapa waktu yang dibutuhkan anak di dalam rumah dan sejauh mana keefektivitasan waktu bagi anak itu sendiri.
Anak tidak hanya merasa nyaman dalam ketersediaan waktu tetapi juga memantau seberapa “dalam” ia memanfaatkan waktu yang diperolehnya. Oleh karena itu, orang tua perlu membuat jadwal kegiatan tetap anak. Pelanggaran atas jadwal kegiatan mesti diberi sanksi yang tegas. Pemberian sanksi bermaksud agar anak tidak tumbuh dalam budaya permisif.
Kelima, Metode Pendekatan. Orang tua selaku pelopor pendidikan anak mesti menguasai penguasaan metode didaktik dan psikologi anak. Edi Warsidi dalam artikelnya berpendapat bahwa penguasaan metode didaktik dan psikologi anak merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki orang tua. Orang tua harus mampu menjalankan fungsi edukatif. Agar fungsi edukatif berjalan secara efektif dan efesien perlu menggunakan metodologi dan media yang tepat.
Proses pendidikan yang tidak memperhatikan metodologi yang tepat dan psikologi perkembangan dapat melahirkan insan yang salah asuhan. Oleh sebab itu, orang tua yang bijaksana akan berupaya meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan metodologi didaktik dan psikologi perkembangan anak.
Akhirnya, keluarga adalah komponen pertama dan utama dalam pendidikan anak karena ia berfungsi sebagai penopang, tempat berkembangnya akar dan perantara untuk menyuplai nutrisi yang dibutuhkan anak dalam lingkungan alaminya. Tumbuhnya seorang anak sangat terpegantung pada kualitas di mana anak itu hidup. Semakin baik media hidupnya, semakin bagus juga perkembangan anaknya.

Tulisan ini pernah ditulis di https://www.kompasiana.com/evridus1636/5d2dda880d82302daf4309c2/konsep-pendidikan-anak-dalam-keluarga-sebuah-tinjauan-filosofis?page=all

SMK Negeri 1 Welak Gandeng TNI Dalam Kegiatan MPLS

Guru-Guru SMK Negeri 1 Welak, Aparat TNI dari Koramil Lembor, dan Siswa/i SMKN 1 Welak


Mengawali tahun ajaran baru 2019/2020, Sekolah-sekolah di Manggarai Barat secara serentak menggelar Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di beberapa sekolah, ada yang menggandeng kemitraan dengan personel TNI dan anggota POLRI untuk didatangkan ke sekolah guna memberikan materi MPLS kepada para siswa baru. Salah satunya adalah SMK Negeri 1 Welak yang beralamat di Datak, desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak. (Selasa, 16/07/2019).

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bertujuan untuk mengenalkan peserta didik dalam lingkungan belajar yang baru agar memiliki kesiapan belajar yang baik. Mereka dikenalkan tentang fasilitas belajar, strategi belajar, kurikulum, tata tertib siswa, kultur akademik pada sekolah baru beserta lingkungan barunya, pendidik dan tenaga kependidikan, serta teman-teman, baik seangkatan, maupun kakak-kakak kelasnya.

Kepala sekolah SMK Negeri 1 Welak, Siprianus Jemadi, S.Pd. mengatakan, “Hari ini dari pihak TNI akan mengisi beberapa materi dalam MPLS, diantaranya Wawasan Kebangsaan, Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Tata Upacara Bendera. Materi ini sangat mutlak diberikan dan dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat juang yang tinggi dan juga kedisiplinan”.

Pada kegiatan MPLS di hari Kedua ini, Pihak SMK Negeri 1 Welak menggandeng Aparat TNI dari Koramil Lembor, yaitu Serma Hendrikus S. , Serka Eri Hariadin, dan Serda Ketut Lopi. Ketiga personel militer ini, tampil menyampaikan materi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, serta materi dasar Peraturan Baris Berbaris (PBB) termasuk pemberian bimbingan praktik teknik gerakan dan aba-abanya. “Materi ini diberikan kepada siswa dengan tujuan membangun sikap disiplin, berkarakter, dan perilaku yang bertanggungjawab”, terang Hendrikus.

Diawal kegiatan, Serma Hendrikus S. mengingatkan kepada Siswa SMKN 1 Welak untuk tetap mengatur pola makan dengan baik agar ketika berada di Sekolah tidak lagi mengeluh sakit, memikirkan perut yang menghambat belajar di Sekolah. Beliau juga mengingatkan agar para siswa bisa menghargai sesama, bertutur kata yang baik dan berperilaku sopan, menjunjung kedisiplinan, dan patuh terhadap peraturan di Sekolah. Beliau menambahkan bahwa para siswa ketika tamat juga berpeluang untuk bergabung dengan TNI.

Kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh seluruh siswa sebanyak 80 siswa baru SMK Negeri 1 Welak. Hari ini (Selasa, 16/07/2019) adalah hari kedua kegiatan MPLS dimana pihak SMK Negeri 1 Welak menggandeng TNI dari Koramil Lembor untuk membawa Materi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, dan Peraturan Baris Berbaris (PBB).

(Ari Bero)

Save Dongki, Stop Bullying

Foto : Ari Bero (bisa juga dipanggil Dongki)

Jagat maya Manggarai Raya kembali geger gara-gara kata dongki. Salah satu akun media sosial Facebook putra Manggarai Barat menjadi sasaran bullyan dari Netizen Manggarai dan Manggarai Timur. Ya, bullyan itu bagi mereka mungkin suatu keharusan setelah di”dongki”kan dalam status Facebook salah seorang Netizen Manggarai Barat tersebut. Itulah jagat maya, hampir-hampir semua akun media sosial mengalami sindrome kebaperan yang luar biasa. Untuk meredam bullyan yang berkepanjangan, semoga cerita singkat ini menjadi pemutusnya.

Dua hari yang lalu, Presiden RI, Ir. Jokowidodo bersama Ibu Negara Iriana dan beberapa jajaran Kabinet mengunjungi Labuan Bajo. Kedatangannya disambut antusiasme Masyarakat Manggarai Barat. Bertemu dengan Orang Nomor 1 di Indonesia yang terkenal bersahaja ini merupakan kerinduan seluruh Rakyat Indonesia, apalagi saya. (hmmm).

Memang, Jokowi adalah Presiden yang sangat dirindukan. Kedatangannya di Labuan Bajo cukup membuat sesak. Bandara Sesak, Puncak Waringin sesak, setiap jejaknya nyaris sesak. Beliau dikerumuni oleh rakyat yang mencintainya. Saya yang datang jauh-jauh dari Ranggu, pelosok Manggarai Barat, sama sekali tak mendapat kesempatan, walau hanya sekedar foto selfie bersama sang Idola. (emoticon sedih).

Jokowi yang bersahaja itu, sudah membuat gaduh Manggarai Raya. Netizen Manggarai duet dengan Netizen Manggarai Timur membuli salah satu akun Netizen di Manggarai Barat. Bukan gaduh apa, gaduh karena belum kebagian bertemu Bapak. Maafkan Pak, terpaksa Bapak lagi yang disalahkan agar cacing-cacing Netizen ini tidak kepanasan lagi.

Pak Jokowi, gara-gara Bapak kami jadi baper. Bapak Jokowi, Bapak yang dongki, kami mencintaimu. Kami selalu menanti kehadiran Bapak lagi.

Semoga…

***

Pesan buat Enu-enu di Manggarai dan Manggarai Timur: Panggil saya Dongki ka de, ya! (emoticon love).

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai