KPU Mabar Melanggar Kode Etik?

Sreenshoot Postingan KPU Mabar di Facebook

Apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melanggar kode Etik?.

Untuk menjawab hal itu, mari kita menunggu jawaban dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah pengaduan dari salah seorang warga Manggarai Barat mendapat jawaban.

Berikut ini salah satu draf pengaduan salah seorang warga Manggarai Barat yang tidak ingin disebutkan namanya yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan ini menurutnya akan disampaikan via email Pengaduan DKPP.

***

Selamat Pagi Bpk/Ibu Admin Kanal Pengaduan DKPP.

Salam Hormat,
Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya,

Nama : (disembunyikan)

Jenis Kelamin : (Disembunyikan)

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : (Disembunyikan)

HP/WA : (+62***********)

Dengan ini saya mau mengadu kepada DKPP terkait berita yang dirilis oleh Humas Media Center KPU Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu, 3/2/2021. Dimana pada bagian publikasi ini pengadu menduga adanya pelanggaran kode Etik karena perkara masih berada di meja persidangan dan belum ada Keputusan Tetap dari Majelis Hakim Konstitusi.
Pengadu menilai bahwasanya Humas Media Center KPU Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan sesuatu yang bukan kapasitasnya dan belum waktunya.

Untuk memperkuat pengaduan ini, pengadu melampirkan tangkapan layar postingan KPU Manggarai Barat di Facebook dan juga link berita pada website resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat ( Baca DI SINI )
Pengadu juga mengutip beberapa Protes Masyarakat Manggarai Barat di Facebook, yaitu sbb:

Pertama,

Oleh : Johanes Jemarut
( Postingan Facebook : DI SINI )

KPU(D) ITU LEMBAGA APA?
(Menyoal Bahasa dan pemanfaatan Media)

Saya tersentak membaca ini. Sungguh! Kok ada publikasi receh seperti ini di web resmi? Ada beberapa “pelacuran” yang terendus dari publikasi media KPUD Mabar ini, al:

  1. Prematur

Yang kami tahu bahwa sidang sengketa pilkada Mabar itu sedang berlangsung, belum ada keputusan tetap dan mengikat dari MK tentang sengketa tersebut. Pernyataan “tanpa alat bukti” bertentangan dengan fakta bahwa gugatan paket MISI masih diterima oleh MK. Berikut, frasa “Tanpa Alat Bukti” adalah pelecehan terhadap hukum dan penggiat hukum. Kenapa tidak memakai istilah “minim Alat bukti? “. Ada semacam tendensi pelecehan terhadap pihak pengacara paket MISI. Seolah-olah pengacara itu ” Bodoh dan dungu” Dalam berperkara.

  1. Melampaui Wewenang

Wewenang untuk mengatakan “tanpa alat bukti” Adalah milik Mahkamah Konstitusi sebagai pemeriksa kelengkapan, bukan milik KPUD. KPUD cukup menyediakan counter attact atas bukti pemohon. Cukup.

  1. Membuka Aib Sendiri

Media suatu instansi itu cukup mempublikasikan dirinya sendiri, apalagi instansi milik publik tanpa membawa-bawa pihak lain. Dalam berita ini, KPUD terkesan ceroboh dengan mengatakan bahwa tuduhan paket MISI terhadap pihak terkait (Edi-Weng) tidak ada alat bukti. Yang dilaporkan dalam sengketa ini adalah KPUD Mabar, EDI-WENG hanya pihak terkait. Tak etis KPUD menyebut nama mereka dalam kasus ini. Hal ini akan menimbulkan bias di masyarakat.

  1. Penggunaan Media Publikasi Yang Kurang Profesional.

Media KPUD cukup terbatas pada publikasi hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, jadwal, aturan main dan keputusan-keputusan berharga. Kalau mau beropini ria ya, manfaatkan teman-teman Wartawan atau menulis di halaman Facebook KPUD Mabar saja, jangan di web resmi.

Bagiku begitu.
Karena itu, dengan sangat hormat kami mohon untuk menarik kembali publikasi yang tidak penting ini. Dengan begitu kami percaya bahwa kita semua memiliki niat baik dalam mengelola negara ini.
Salam hormat.
Tulis Johanes Jemarut di Facebook.

Kedua,

Oleh : Piter Ruman
( Postingan Facebook : DI SINI )

MEDIA CENTER KPUD MABAR ITU MILIK KONTESTAN KAH? ATAU KONTESTAN JUGA?

Tentu ulasan yang tendensius dalam berita di Media Center KPUD ini sudah kita dengar bersama sama dlm proses sidang virtual. Yang namanya termohon berhak menyampaikan sanggahan atas gugatan. Menjadi soal jika sebuah perangkat lembaga publik dlm hal ini Media Center membangun opini publik dan terjebak menjadi partisan dalam sebuah perkara. Yang digugat itu bukan KPUD sebagai sebuah lembaga…tetapi atas adanya sebuah keputusan/ketetapan yang dilakukan oleh komisionernya. Lembaga KPUD itu bukan milik komisioner atau orang-orang yang sekarang bekerja disana…tapi itu milik rakyat, yang oleh karenanya dia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membangun opini YANG TIDAK BERIMBANG. Atau memang ini sebagai pertanda bahwa KPUD tidak berimbang?…Media Center itu lebih berfungsi sebagai media edukasi dan informasi terkait kegiatan pemilu yang wajib disampaikan ke masyarakat. Bukan sebagai media untuk membangun persepsi publik terkait sebuah perkara yang sedang terjadi.
Ini sebuah pelanggaran code of conduct…. dan dengan ini saya menjadi lebih paham……ohhhh ternyata…..

Tulis Piter Ruman di Facebook.

Demikian untuk maklum, dan mohon untuk diperhatikan.
Terima Kasih, salam Hormat.

***

Demikian draf pengaduan yang dibuat oleh salah warga Manggarai Barat yang rencananya akan dikirim pada tanggal 8 Februari 2021 Via Email.

Ketika ditanya, apakah tidak cacat prosedur dalam hal menyampaikan pengaduan tersebut, warga tersebut menjawab dengan singkat; “Itu tergantung pihak DKPP”, jawabnya sambil lalu.

Screenshoot Halaman Opini Website Resmi KPUD Mabar

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 3/2/2021 membagikan link opini pada halaman Facebooknya yang kemudian dianggap melanggar oleh sebagian pihak.

Diterbitkan oleh Ari Bero

Mudah Bergaul Dengan Siapa Saja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai
%d blogger menyukai ini: