Kakek di Manggarai Barat Ini Berusia 104 Tahun

• 

Saya dan Kakek Yakobus Ngapal
Foto diambil Sabtu (07/12/2019; pukul 15.00) di Suka Kiong.

Yakobus Ngapal, demikian nama lengkapnya. Dia akrab dipanggil Ame Lawe. Beliau lahir di Suka Kiong, Desa Suka Kiong, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai barat pada tahun 1915 silam. Sekarang usianya +- 104 Tahun, masih hidup, ingatan dan pendengarannya masih tajam, penglihatan agak buram, masih bisa jalan namun perlu dibantu. Belum lepas rokok.

Berikut percakapan saya dengan Ame Lawe:

Saya : oeh, ame ita keng aku ko?.

permisi, kakek masih lihat saya?

Ame Lawe : e tah, toem danga jelah ta. Si ghau?

Ia, tetapi tidak begitu jelas, kamu siapa?

Saya : Ari aku ee, empo de Gagur.

Saya Ari, Cucunya Gagur.

Ame Lawe : oee darat, mai (seraya memeluk saya).

Aduh, mari (seraya memeluk saya)

Saya : io ame, oe darat, rongko keng ite ko?

Ia kek, aduh, kakek masih merokok?

Ame Lawe : e ta, o wa keng rongko gho ta.

Ia, itu rokok ku masih ada

seraya menunjuk ke arah sebungkus rokok merk DJITOE, lalu diambilnya sebatang, membakarnya, lalu mengisapnya. Tak lupa juga Dia mempersilahkan saya untuk mengisap rokok. Di atas tempat tidur itu ada asbak dan sebungkus rokok dengan merk DJITOE.

Saya : io ame, ahi-ahi neng aku. Umur piha ite ge ta Ame?.

Ia kek, saya sudah berhenti merokok. Kakek umur berapa sekarang?

Ame Lawe : taa ghemong laku ge, ai ntaung 15 be tah.

Saya sudah lupa, saya lahir tahun 15.

(Dia hendak menjelaskan bahwa Dia lahir pada tahun 1915).

Saya : berarti 104 ntaung umur dite ge ame?

Berarti umur kakek sekarang sudah 104 tahun?

Ame Lawe : e taa,, iti gi..

Iaa, itu sudah

Saya : salang joak dite ta?.

Jangan-jangan kakek berbohong?

Ame Lawe : taa darat, ai he Kraeng Agus Geong be tah. Ata sa umur agu sa sekolah lau Ranggu.

Yaa, Itu Kraeng Agus Geong (Alm.). Beliau itu seumuran dan satu sekolah dengan saya di Ranggu.

Saya : oe darat, ame de Ibu Wakil Bupati dite gho wa ko?.

Aduh, Ayah dari kita Punya Wakil Bupati?

Ame Lawe : e be tah, ahe laeng laku kraeng Imun hitu lau Ranggu gau hitu.

Iaa, Kraeng Imun kakekmu yang di Ranggu usianya masih dibawah saya.

Saya : e ga ame,, sehat-sehat keng ame ee.

Baiklah Kek, Semoga Kakek sehat selalu.

Ame Lawe : diee ahe.

Diee Adik (seraya mengelus kepala dan punggung saya).

Itulah percakapan singkat saya dengan kakek Yakobus Napal. Beliau mungkin orang tertua di Manggarai yang masih hidup. Hidup sampai hari ini dengan usia 104 Tahun merupakan keberkahan yang luar biasa.

Semoga saya dan kita semua peroleh umur yang panjang seperti Ame Lawe.

• 

Ari Bero dan Ame Lawe

Notes :

Penulis adalah Keponakan dari Istri Kedua Kakek Yakobus Ngapal. Foto dan transkrip percakapan singkat ini tidak bertujuan untuk promosi diri atau promosi Rokok. Namun tulisan ini sebagai ekspresi kebanggaan dan kebahagiaan Penulis karena masih sempat bersama orang-orang kesayangan. Penulis hendak mengabadikan moment-moment berharga itu.

MEMBONGKAR ‘MODUS PUNGLI’ (Catatan Kritis Kebijakan Pengiriman Berkas Melalui PT Pos Indonesia)

Oleh : Silvester Joni

Foto (FB Silvester Joni)

Untuk pertama kalinya, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Manggarai Barat (Mabar) menerapkan kebijakan ‘membingungkan’ dalam hal pengiriman berkas dokumen para peserta seleksi tes CPNS. Seperti yang dilansir oleh media daring labuanbajonews.com (20/11/2019) bahwa BKD akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Labuan Bajo untuk pengiriman semua berkas tersebut menuju kantor BKD Mabar. Itu berarti para staf BKD hanya berpangku tangan, menunggu ‘berkas kiriman final’ yang dihantar oleh petugas Pos ke sekretariat BKD.

Ada beberapa argumentasi yang melatari kerja sama itu. Pertama, menurut kepala BKD, Sebastianus Wantung pengiriman lewat PT Pos itu bertujuan agar pengiriman berkas dari mereka yang ‘di luar daerah’ bisa berlangsung seragam. Kedua, BKD Mabar, demikian Dionisius Katra, staf Verifikator BKD, tidak mempunyai loket dan ruangan representatif untuk menampung berkas dokumen para peserta.

Ketiga, menurut Manager PT Pos Indonesia Cabang Labuan Bajo, Ian Laksono Dewantoro, kerja sama itu dimaksudkan untuk mempermudah proses pengiriman dan tidak mengganggu alur ritme kerja.

Kebijakan itu, kendati dibungkus dengan motivasi mulia, menuai kontroversi. Perdebatan muncul ketika tidak ada ‘keseragaman jawaban’ perihal biaya jasa pengiriman lewat PT Pos itu. Kepala BKD menegaskan bahwa pengiriman itu bebas biaya (gratis). Tidak ada pembicaraan terkait biaya dalam kerja sama itu. Bahkan Sebastianus menilai proses pengiriman itu murni inisiatif dan tawaran dari PT Pos Indonesia.

Sementara itu, manager PT Pos berdalih bahwa soal biaya pengiriman itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak BKD. Untuk diketahui biaya jasa pengiriman itu sebesar 26.000. Artinya, pemungutan terhadap peserta tes merupakan ‘hasil kesepakatan’ dalam kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan BKD Mabar.

Dari alur dan isi berita di atas, saya kira ‘kerja sama’ antara BKD dan PT Pos, patut diduga sebagai semacam modus pungutan liar (pungli). Beberapa indikasi berikut, setidaknya bisa dijadikan justifikasi terhadap dugaan itu.

Pertama, tidak ada ‘aturan khusus’ yang berlaku secara nasional tentang ‘pengiriman berkas dokumen peserta tes CPNS, melaui PT Pos Indonesia. Itu berarti pihak BKD dan PT Pos Indonesia merancang ‘kebijakan’ di mana peserta dipaksa untuk ke kantor Pos dan ‘membayar’ jasa pengiriman berkas tersebut.

Kedua, sampai detik ini, belum ada penjelasan yang transparan dan rasional soal ‘pemanfaatan uang itu’. Saya kira, bukan soal angka 26.000, tetapi proses untuk mendapatkan uang itu, mesti dibuat secara fair. Kita coba buat kalkulasi sederhana. Andaikan jumlah peserta tes sebanyak 4000, maka Pihak PT Pos meraup untung sebesar Rp 104.000.000. Sebuah angka yang fantastis.

Ketiga, apakah ‘masuk akal’ kita membayar Rp 26.000 kepada PT Pos yang jarak pengirimannya tidak sampai 2 km? Apakah BKD Mabar ‘kekurangan staf’ untuk menerima dan memverifikasi berkas dokumen dari para peserta sehingga harus ‘bekerja sama’ dengan instansi lain?

Keempat, mari kita bongkar ‘kedok’ berupa alasan yang melatari kerja sama itu. Alasan keseragaman pengiriman yang disampaikan kepala BKD, pertanyaannya adalah apakah kantor BKD dibuka satu hari saja sehingga pengiriman itu berlangsung serempak? Saya kira, tes CPNS itu, mesti melewati tahapan-tahapan yang tidak bisa dibuat dalam sehari.

Soal ‘loket dan ruang yang tidak representatif’ seperti yang disampaikan Dionisius Katra, verifikator BKD, pertanyaannya adalah ‘apakah semua berkas dokumen’ yang dikirim via Pos itu, tidak mendarat di kantor BKD? Logisnya, BKD ‘mengontrak ruang baru yang lebih luas’ untuk menampung berkas tersebut. Tetapi, faktanya pihak BKD tetap menggunakan ‘ruang yang tersedia’ di kantor itu. Itu berarti alasan ‘kapasitas ruangan’ itu, sulit dicerna nalar sehat. Itu sebuah alasan konyol dan dibuat-buat.

Terkait alasan ‘mengganggu alur ritme kerja’, seperti yang diungkapkan manager PT Pos, pertanyaannya adalah apakah penerimaan dan verifikasi berkas dokumen peserta tes CPNS, bukan menjadi salah satu agenda dan tanggung jawab BKD? Alur ritme kerja siapa yang terganngu ketika berkas itu langsung diserahkan ke kantor BKD? Saya justru menilai bahwa ‘alur kerja PT Pos yang terganggu sebab pengiriman dan verikasi berkas bukan bagian dari tupoksi PT Pos Indonesia.

Kelima, kerja sama itu, hemat saya justru memperlihatkan ‘mental cari gampang’ yang menghinggapi tubuh birokrasi itu. BKD Mabar sepertinya ‘mau menghindar dari tanggung jawab’ dan menyerahkan sebagian bebannya kepada PT Pos Indonesia. Sialnya, para peserta tes menjadi ‘tumbal atau korban’ dari sikap cari gampang semacam itu. Para peserta terpaksa harus berduyun-duyun ke kantor Pos dan mengeluarkan ongkos secukupnya untuk sesuatu yang bisa dibuat secara mudah di kantor BKD Mabar. Selain ongkos kirim, peserta juga harus ‘bayar transpor’ yang jika diakumulasikan, tentu angkanya sangat fantastis.

Keenam, kita patut bertanya lembaga apa yang semestinya ‘bertindak sebagai pelayan publik’ di saat musim tes CPNS dibuka? Jika BKD diberi ‘mandat untuk mengatur seleksi administrasi peserta’, maka sungguh patut disayangkan para Staf BKD Mabar mesti minta bantuan PT Pos dalam mengirim berkas administrasi tersebut. Sebuah ‘pelanggaran kode etik profesi’ yang serius.

Ketuju, saya kira dengan tidak adanya kesamaan jawaban antara BKD dan PT Pos soal ‘biaya jasa pengiriman’, semakin memperkuat kesimpulan bahwa “ada yang tidak beres” dalam kebijakan itu.

Karena itu, publik perlu mencurigai ‘motif’ di balik ‘kerja sama sesaat itu’. Para peserta mesti berani ‘membongkar’ indikasi ‘ketidakberesan’ dalam kebijakan itu. Pihak BKD dan PT Pos Indonesi ‘mesti merevisi’ kebijakan itu dan bertanggung jawab jika kesepakatan soal biaya itu, masuk dalam kategori pungli.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=574071653137907&id=100016052327246

Rekam Jejak Nadiem Makarim, Mendikbud-dikti Republik Indonesia

Nadiem Makarim di World Economic Forum

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.^[2] (lahir di Singapura, 4 Juli 1984; umur 35 tahun)^[3] adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Mar’uf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Dia merupakan pendiri Go-Jek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand.^[4]

Latar belakang

Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang–Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Algadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia.^[5]

Pendidikan

Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SLTA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat.^[6] Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics.^[7] Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun kemudian ia mengambil pasca-sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.^[8]

Karier dan Bisnis

Pada tahun 2006, Nadiem memulai kariernya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai Managing Editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer (CIO) Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Go-Jek yang telah ia rintis sejak tahun 2011.^[9][10] Saat ini Go-Jek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar USD 550 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar Group, DST Global, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group.^[11]

McKinsey & Co (2006-2009)

Sekembalinya dari Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun.^[12]

Zalora Indonesia (2011-2012)

Nadiem menjadi Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada 2012, Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun startup sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Dia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun mega startup dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia.^[13]

Kartuku (2013-2014)

Sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora^[14]. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia.^[13] Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay.^[15]

Gojek (2010-2019)

Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 decacorn di dunia, dengan valuasi Gojek mencapai USD 10 miliar.^[16] Gojek pertama kali berdiri sebagai call centre, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi super app, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay.^[17] Karier bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia.^[18] Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai US$100 juta.^[18]

Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang)

Pada 22 Oktober 2019, Nadiem dipanggil secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai CEO Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.^[19]

Penghargaan

• Pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year, dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Penghargaan Asian of the Year diberikan kepada individu atau kelompok yang secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan orang di negara mereka atau Asia pada umumnya. Beberapa penerima sebelumnya termasuk pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Myanmar Thein Sein. Penghargaan tersebut datang karena perusahaan berfokus pada peningkatan kesejahteraan sektor informal. Pada saat yang sama, ini dapat membantu menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia dengan mengubah pasar dan model bisnis tradisional.
• Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Aplikasi Gojek diluncurkan pada 2015 dengan fokus pada pemesanan ojek, dan kemudian berkembang menjadi aplikasi untuk membayar tagihan, memesan makanan, hingga membersihkan rumah^[20] “The Bloomberg 50” berisi sosok-sosok ternama dalam bidang bisnis, hiburan, keuangan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepak terjang Nadiem yang kini mengembangkan Gojek ke Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam membuat Bloomberg menyandingkan namanya dengan presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, pendiri Spotify Daniel Ek, pop star Taylor Swift dan grup idol Kpop BTS^[21].
• Pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk Inovasi Ekonomi dan Bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Nadiem menggandakan hadiah yang diterima menjadi Rp 860 juta untuk donasi pendidikan anak mitra pengemudi Gojek. Penghargaan ini berkaitan dengan kontribusi Gojek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memudahkan keseharian pengguna hingga meningkatkan pendapatan mitranya^[22]. Gojek berkontribusi 55 Triliun terhadap perekonomian Indonesia, dengan penghasilan rata-rata mitra Go-Ride dan Go-Car naik 45% dan 42% setelah bergabung dengan Gojek, dan volume transaksi UMKM Kuliner naik 3.5 kali lipat semenjak menjadi mitra GoFood.^[23]
• Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune’s Top 50 Companies That Changed The World, dan mendapatkan peringkat 17^[24]. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune’s 50, dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia.^[25]

Organisasi Internasional

Bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja.

Tulisan ini dikutip dari : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim

Sadis, Pekerja Asal Matim Dipukul Majikan Hingga Mengalami Luka Serius Di Kepala

Afra Ambol bersama Pengacaranya, Wira. Foto/Priska.

Oleh: Nardi Jaya

Nasib pilu dialami Afra Burga Ambol, warga asal Kampung Gurung, Desa Sita, Manggarai Timur. Dia dikabarkan lolos dari siksaan majikannya yang diketahui bernama Ferdi dengan alamat di Jl. Utama Raya no 33 Cengkareng, Jakarta Barat.

Saat ini kondisi korban masih dalam keadaan lemah dan sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Hermina Daan Mogot, setelah sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cengkareng Jakarta Barat.

Priska, warga NTT yang saat ini sedang bersama korban melalui sambungan telepon kepada Posflores.com mengatakan bahwa sebelumnya ia mendapatkan korban di Rumah sakit Cengkareng dalam keadaan luka parah dibagian Kepala dan memar-memar di sekitar dahinya.

“Saya mendapatkan dia di Rumah sakit Cengkareng. Saat itu kebetulan saya ada urusan di rumah sakit. Pas saya tanya-tanya dia, ternyata dia berasal dari Manggarai Timur. Lalu dia menceritakan kisahnya kepada saya hingga lolos dari siksaan majikannya yang bernama Ferdi,” tutur Priska, Selasa 22 Oktober 2019.

Dikisahkan Priska, korban dulunya bekerja melalui perantara Yayasan Buana Risma Bekasi Barat, sebuah yayasan yang menerima lamaran jasa Asisten Rumah Tangga di Jakarta.

“Selama Sembilan (9) tahun dia(Afra bekerja kerap kali disiksa oleh majikannya. Tidak diijinkan keluar rumah dan gajinya beberapa tahun terakhir tidak diberikan, setelah sebelumnya hanya mendapatkan upah 600 ribu/bulan,” terang priska.

Korban akhirnya lolos setelah dipukul menggunakan balok, gagang sapu dan batu hingga luka parah dan memar-memar disekujur tubuhnya.

“Kemarin, Senin (21/10/2019) korban beralasan ingin mematikan lampu teras depan rumah dan majikannya mengizinkan. Namun ketika sampai di luar rumah, korban akhirnya nekat lompat pagar dan langsung menuju Polsek Cengkareng,” tutup Priska.

Afra Ambol. Foto/Priska.

Informasi yang dihimpun Posflores.com, saat ini korban (Afra Ambol) sedang di tangani Polsek Cengkareng dan telah melakukan visum di Rumah Sakit Cengkareng.(*)

Dikutib Dari : https://posflores.com/sadis-pekerja-asal-matim-dipukul-majikan-hingga-mengalami-luka-serius-di-kepala/

Ini Informasi Terbaru CPNS 2019

RENCANA PELAKSANAAN REKRUTMEN & SELEKSI CPNS 2019

• Pengumuman: Oktober 2019
• Pendaftaran: November 2019
• Pengumuman seleksi adm: Desember 2019
• Masa sanggah: Januari 2020
• Pengumuman jadwal SKD: Januari 2020
• Pelaksanaan skd: Februari 2020
• Pengumuman Hasil SKD: maret 2020
• Pelaksanaan SKB: Maret 2020
• Integrasi nilai SKD & SKB: April 2020

Sumber : Rakornas Kepegawaian 2019

Via Live streaming di Twitter BKN

https://mobile.twitter.com/BKNgoid/status/1176762101873790976

MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER REMAJA

(Strategi Mewujudkan “Generasi Berencana” di Era Bonus Demografi)

Oleh : Silvester Joni

Silvester Joni

Kita tinggalkan sejenak khasak-khusuk diskursus kontestasi Pilkada untuk melihat dan memotret kondisi para remaja di sekitar kita. Bagaimana pun juga, para remaja itu merupakan salah satu elemen politik yang sangat besar kontribusinya bagi kemajuan Negara umumnya dan Kabupaten Mabar khususnya. Untuk itu, wacana dan agenda politik seputar “gerakan generasi berencana” dalam rangka menyambut dan memaknai era bonus demografi, menjadi semakin relevan dan mendesak saat ini.

Salah satu agenda besar bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah penerapan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang kehidupan membutuhkan perubahan pola pikir yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Pendidikan karakter diyakini sebagai basis pelaksanaan revolusi mental tersebut. Karakter yang baik menjadi fondasi dan pilar lahirnya generasi bangsa yang berkualitas. Wacana penguatan pendidikan karakter bagi remaja, sangat relevan dan semakin mendesak, ketika kita berbicara tentang era bonus demografi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 265 juta. Sekitar 68 persen atau 179, 1 jiwa dari jumlah itu termasuk penduduk berkategori produktif (14-64 tahun). Sedangkan penduduk yang berusia remaja (10-24 tahun) menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berjumlah 66,3 juta jiwa. Dari data ini, Indonesia sedang menikmati periode bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif lebih besar dari penduduk non-produktif (anak-anak dan kaum lanjut usia). Tulisan ini berfokus pada isu tentang mempersiapkan ‘generasi berencana’ khususnya kaum remaja.

Dasar pemikiran saya adalah “para remaja sangat membutuhkan” arahan, bimbingan, dan bantuan dari pihak lain dalam membuat perencanaan yang matang dalam hidupnya. Karena itu, pertanyaannya adalah apakah jumlah remaja yang besar itu menjadi beban atau keuntungan bagi bangsa kita? Bagaimana caranya agar momentum era bonus demografi ini dioptimalisasi oleh para remaja kita? Bagaimana pun juga, para remaja mesti dipersiapkan secara terencana, terstruktur, dan sistematis agar periode bonus demografi ini membawa keuntungan yang besar bagi kemajuan pembangunan.

Strategi kunci mencetak remaja yang handal dan berdaya saing adalah penanaman karakter positif baik dalam lembaga keluarga maupun dalam lembaga pendidikan. Kita tahu bahwa remaja secara psikologis masih bersifat labil. Mereka masih berada dalam proses mencari jatidiri. Karena itu, mereka sangat rentan terhadap persoalan moral yang merugikan diri, sesama, lingkungan, dan bangsa. Tidak sedikit dari remaja kita yang terjebak dalam pergaulan bebas (free seks), ugal-ugalan di jalan, mabuk-mabukan, kecanduan narkotika, malas, dan apatis terhadap situasi sosial, menghayati gaya hidup yang mengejar kenikmatan duniawi semata (hedonisme), dan konsumerisme. Tidak bisa dielak bahwa remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang sangat rentan terkena virus HIV/AIDS. Kita tahu bahwa isu HIV/AIDS menjadi “momok” yang menakutkan masyarakat saat ini. Selain itu, ada sebagian remaja yang menikah pada usia dini, melakukan aborsi, menjadi budak, dan menjadi pencuri.

Berbagai permasalahan yang menimpa remaja tersebut berpotensi mematikan daya kreatif dan inovatif mereka sehingga tidak bisa berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa. Padahal, remaja dan kaum muda pada umumnya merupakan aset besar bangsa. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan bangsa sangat tergantung pada kualitas generasi mudanya.
Karena itu, pendidikan karakter (character education) harus digalakan secara serius dan intensif. Pendidikan karakter yang dimaksud tidak hanya berurusan dengan pengetahuan tentang baik dan buruk sebuah tindakan, tetapi berupa penanaman nilai-nilai positif dalam setiap proses pembelajaran di sekolah dan pengasuhan dalam lingkungan keluarga. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah kejujuran, kerja keras, religius, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sesama (sosial), komunikatif (persahabatan), disiplin, rendah hati, toleransi, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar membaca, dan cinta damai.

Kita semua, terutama lembaga pendidikan dan para pengambil kebijakan publik mesti mengerahkan “energi positif” untuk mengimplementasikan idealisme ‘Generasi Berencana (GENRE) dalam domain politik lokal melalui pengembangan dan penguatan pendidikan karakter di level praksis. Kita mesti tergerak untuk mendorong dan mengkampanyekan penerapan pendidikan yang berbasis pada penanaman nilai-nilai tersebut di atas. Saya pikir, media sosial bisa dioptimalisasi untuk menyebarkan misi mulia ini. Pola kerja berjejaring di berbagai kanal publik, menjadi opsi yang efektif untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan dan pengasuahan anak yang berbasis karakter tersebut.

Jika nilai-nilai positif ini tertanam dalam diri remaja, maka mereka memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi era bonus demografi itu. Remaja yang berkarakter baik relatif tidak sulit mencari dan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa angka pengangguran yang tinggi merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengoptimalisasi periode bonus demografi saat ini dan di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan dan keluarga mempunyai tanggung jawab besar dalam mempersiapkan remaja yang berkarakter tangguh dan berdaya saing tersebut. Subyek yang menjadi bidang sasaran dalam program kampanye massal terhadap pentingnya penerapan pendidikan yang berbasis karakter itu adalah guru dan orangtua. Mereka mesti menjadi agen keteladanan yang baik dalam mempraktikan nilai-nilai tersebut. Sudah saatnya praksis pembelajaran di sekolah dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga kita, lebih memperhatikan aspek penumbuhan karakter yang baik dalam diri remaja.

Saya sangat optimis bahwa remaja kita memiliki potensi yang bagus. Namun, potensi itu harus diasah dan diarahkan dengan baik sehingga para remaja bisa berkontribusi secara optimal bagi kemajuan pembangunan di tanah air. Periode bonus demografi menjadi momentum ‘kebangkitan’ para remaja. Berharap niat saya ini mendapat dukungan dari masyarakat luas. Saya kira cita-cita lahirnya “Generasi Berencana (GENRE) di bumi Mabar ini akan terwujud jika ditopang dengan aspek pendidikan karakter yang baik.

RINDU SENTUHAN ‘POLITIK BERCITARASA FEMINIM’

Oleh : Silvester Joni

Tulisan ini dilatari oleh ‘factum paradoks’ yang menodai wajah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ini. Kabupaten yang berlimpah ‘susu dan madu’ ini, ternyata menyimpan kisah ‘kemurungan politik’ di setiap derap langkah sejarahnya. Mengapa? Berbagai ‘keunggulan komparatif’ (baca: sumberdaya alam yang melimpah) tak mampu dikonversi menjadi ‘rahmat kesejahteraan’ bagi publik. Masih banyak warga Mabar yang ‘terjerembab’ dalam kubangan kemiskinan dan keterbelakangan yang akut. Dari bupati ke bupati, dari pilkada ke pilkada, wajah Mabar tetap kusam.

Realitas patologis ini mesti digugat dan dibongkar akar soalnya. Apakah factum kemiskinan itu telah menjadi semacam ‘suratan takdir’ (fatum) yang diterima secara taken for granted? Masih adakah ‘sesuatu’ yang bisa diharapkan dan diberdayakan untuk mengubah kondisi kelam itu? Siapa yang mesti bertanggung jawab dan mengambil prakarsa untuk menyudahi aneka realitas politik negatif yang sekian lama mendera Kabupaten ini?

Penulis coba ‘membedah’ beberapa isu kunci ini sembari bermimpi tentang munculnya “sang mesias” dalam momen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada Rabu, 23 September 2020 di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota), termasuk di Kabupaten Mabar. Asumsinya adalah Pilkada merupakan “sarana efektif” mendapatkan pemimpin politik kapabel dan berkompeten untuk menghadirkan solusi jitu terhadap berbagai ‘penyakit politik’ yang menghinggapi tubuh Kabupaten ini.
Impotensi Politis

Tanpa berpretensi menafikan faktor kultural sebagai ‘sebab’ dari kemiskinan dan keterbelakangan itu, saya berpikir elemen politik berperan cukup signifikan dalam mengentaskan isu miring itu. Tegasnya, unsur kepemimpinan politik (political leadership) menjadi problem sentral mengapa Mabar berjalan stagnan. Sudah 16 tahun Mabar menjadi Kabupaten otonom, namun rezim politik yang menahkodai ‘biduk Mabar’ belum menorehkan prestasi politik yang spektakuler. Para penguasa lokal sepertinya mengidap semacam ‘syndrom impotensi politik’ kala bersua dengan berbagai problem krusial yang bersentuhan langsung dengan “denyut nadi kehidupan publik’.

Sebut saja persoalan ‘air minum bersih’ yang nyaris menjadi isu klasik di wilayah ini, terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya. Kita tidak pernah mendengar, melihat dan membaca sejumlah inovasi dan kreativitas dari pemerintah untuk meminimalisasi langkanya stok air minum bersih ini. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, fasilitas pendidikan, dan kesehatan belum merata di setiap Kecamatan. Bahkan masih ada desa atau kampung yang belum menikmati berbagai perkakas modern itu. Akses dari dan menuju ke desa tertentu sangat parah dan memprihatinkan.

Sementara itu, kondisi Labuan Bajo sebagai kota Pariwisata masih compang-camping. Penataan kota ini masih jauh dari standar sebuah kota pariwisata bertaraf internasional. Alih-alih memperhatikan isu besar seperti master plan pembangun kota, justru masalah sederhana seperti sampah dan kebersihan kota, masih menjadi persoalan politik serius yang belum teratasi hingga detik ini. Energi politik pemerintah daerah lebih banyak tergerus untuk mengurus soal pengangkatan tenaga honorer yang berbau nepotis dan koruptif, penempatan pejabat birokrasi atau mutasi pejabat yang berbasis pertimbangan interese politik personal penguasa. Semua kisah minor itu, membuat Labuan Bajo dan Mabar pada umunya semakin kerdil secara politik.

Dari deskripsi singkat di atas, masalah utama kita adalah “krisis kemampuan dan kepedulian (kepekaan)” terhadap penderitaan politik yang dialami oleh publik. Kabupaten ini sebenarnya tidak terlalu terpuruk jika dipimpin oleh sosok yang inovatif, kreatif, visioner, kapabel, progresif dan responsif. Kita membutuhkan figur bupati dengan daya imajinasi politik yang terukur.

Isu moralitas kepedulian (sense of care) menjadi sisi lain dari koin kapabilitas politik tersebut. Bahwasannya aspek kecakapan akan termanifestasi jika didorong dan diarahkan oleh etika kepedulian yang genuine (tulus). Kita membutuhkan sosok pemimpin dengan kadar empati dan bela-rasa yang tebal. Pemimpin (baca: bupati) yang tidak tega melihat warganya ‘tergilas’ roda nasib yang buruk.

Kombinasi antara kecakapan dan kepedulian itu, hemat saya sebenarnya nama lain untuk sebuah politik yang berbasis citarasa feminim. Karena itu, diskursus tentang hadirnya sosok bupati yang mengusung aspek keperempuanan (kepedulian, perawatan, kasih, dan cinta) dalam kontestasi Pilkada menjadi sangat relevan dan urgen saat ini.

Politik Bercitarasa Feminim: Sebuah Alternatif

Jika kita mengamini fenomen ‘kegagalan rezim terdahulu’ dalam menata Kabupaten ini, maka perumusan solusi alternatif menjadi sebuah kemestian. Peneluruan visi inovatif itu, berangkat dari hipotesis bahwa kegagalan itu tersebab oleh minimnya kecakapan dan kepedulian dalam mengangkat ‘martabat Kabupaten” ini yang dipunyai oleh para pengambil kebijakan kita. Konkretnya adalah kita membutuhkan pemimpin dengan kualifikasi kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dan ditopang dengan derajat bela-rasa (compassion) dan kepedulian yang tulus terhadap “nasib publik’.

Kontestasi Pilkada Mabar 2020 menjadi momentum “titik balik” bagi publik untuk memikirkan dan menentukan pemimpin yang tepat dalam menahkodai Kabupaten ini. Saya berpikir gaya kepemimpinan monoton dan berenang dalam zona nyaman seperti yang diperlihatkan selama ini, mesti ditendang. Kita membutuhkan figur bupati-wakil bupati yang tidak sekadar menjalankan perintah undang-undang dan tunduk pada atasan, tetapi bupati yang berani mengambil risiko besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan vital publik. Heroisme semacam ini hanya mungkin terealisasi jika dan hanya jika aspek empati, solidaritas, sensitivitas, kepedulian, dan bela-rasa cukup menonjol dalam tubuhnya. Tegasnya, kita membutuhkan bupati yang secara kreatif menggunakan “politik bercita-rasa feminim” dalam mendesain dan mengeksekusi pelbagai kebijakan yang berkorelasi secara ketat dengan kehidupan publik.

Pertanyaannya adalah apakah para bakal calon bupati dan calon wakil bupati (bacabup-bacawabup) memiliki kualifikasi kecakapan kepemimpinan (leadership capacity) yang mumpuni dan tingkat kepedulian (sense of care) yang besar itu? Saya kira ‘sisi feminitas’ yang hendak diintroduksi dalam artikel ini, tidak hanya berkaitan dengan aspek gender semata. Tidak secara otomatis bahwa kandidat perempuan memiliki standar etika kepdulian dan kecerdasan yang dimaksud. Poinnya adalah sosok bupati yang mengedepankan sisi keperempuanan dan kapabilitas kepemimpinan, bisa menjadi jalan keluar dari kemelut politik yang seolah tak menyingkir dari tubuh politik kabupaten ini.

Pilkada 2020: Partai Politik Akan Panen Raya?

Oleh: Guntenda Halilintar

Ilustrasi

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari 224 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 daerah. Hajat demokrasi kapitalis ini membuka peluang terhadap Partai Politik untuk “panen raya” (Mahar Politik).

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Melalui media daring, ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Sangat menarik menilik situasi politik di Manggarai Barat menjalang Pilkada serentak 2020. Sejumlah Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik dari golongan tua yang “haus kekuasaan” dan tidak ketinggalan dari golongan muda yang berenerjik tanpa latar belakang organisasi dan bukan kader politik pun mulai mendaftar diri dibeberpa partai politik.

Merujuk pada judul tulisan ini ” Pilkada 2020: Partai Politik Akan Panen Raya?”. Melalui pemberitaan media daring, para Ketua Partai Politik ditingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) merespon baik atas inisiatif dari Bacabup dan Bacawabup karena tanpa kerja keras untuk menjaring Kader.

Salah satu pola yang sering dipakai oleh Partai Politik untuk menjaring Bacabup dan Bacawabup adalah “Membuka Lapak”. Pola ini hampir tidak pernah dirubah. Karena tinggal duduk manis saja. Hemat penulis, pola lama ini adalah sebagai peluang atau pintu masuk mahar politik. Dimana setiap calon yang mendaftar nantinya akan diseleksi.

Biasanya, proses seleksi ini yang menarik, praktek jual beli, tawar menawar sudah mulai didorong oleh setiap partai politik. Siapa yang mata uang atau nominalnya besar maka dialah yang diusung oleh partai tersebut. Soal dia berkualitas itu urusan belakangan yang penting pelincin duluan.

Salah satu contoh misalnya, senior besar SL pernah di PHP oleh partai politik. Waktu tahap pendaftaran dan penjaringan, parati bilang “mendukung tanpa mahar” namun, pada proses penetapan di KPU semua partai balik “Kanan” karena tidak ada “pelicin”.

Hemat Penulis, salah satu cara untuk mengurangi praktek Jual beli partai (mahar politik) adalah mengubah pola “buka lapak”. Dengan mengubah pola ini setidaknya mengurangi praktek mafia partai tidak untuk memberantas atau menghapus.

Salah satu dari sembilan poin berdirinya partai politik adalah melibatkan masyarakat untuk melakukan tahap penjaringan yang kemudian didorong oleh partai bersama masyarakat untuk bertarung pada hajat demokrasi kapitalis ini.

Tahap ini, hampir tidak pernah dipakai oleh partai politik. Mestinya pola lama ini perlu dirubah. Partai Politik harus memasang radar disetiap Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) sampai pada tingkat kepengurusan Ranting Partai untuk menjala atau menjaring kader yang potensial dan berintegritas serta memiliki rekam jejak dan pengalaman organisasi yang jelas dalam kancah politik. Jika melalui penjaringan itu mendapat kader, maka itulah yang kemudian didorong oleh partai politik bersama masyarakat dengan catatan tanpa embel-embel (Mahar Politik) lagi.

Jakarta, 20 September 2019.

Penulis adalah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Timur St. Petrus Kanisius.

Tulisan ini sebelumnya ditayang di akun Facebook Guntenda Halilintar : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2379521455494940&id=100003113278591

Di Desa Golo Ndari, Mahasiswa KKN UKI St. Paulus Ruteng Gelar Pelatihan Mengolah Pampers Menjadi Media Tanam

Mahasiswa KKN Bersama Warga Desa Golo Ndari

Kadar air pada Hasil pengolahan pampers ini dapat bertahan selama satu bulan, sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai media tanam. Manfaat lainnya adalah media ini mengefisienkan waktu kerja, kalau sebelumnya kita menyiram tanaman setiap hari, dengan media ini kita bisa menghemat waktu menjadi sekali sebulan, sangat bagus untuk diterapkan di lahan yang kesulitan air, jelas Meiyen.

Kuliah bukan hanya belajar di kelas. Ilmu yang dipelajari selama kuliah perlu diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada Masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa KKN UKI St. Paulus Ruteng di Desa Golo Ndari, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program kampus yang mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk berbaur ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu kelompok Mahasiswa KKN Integratif FKIP UKI Santu Paulus Ruteng melakukan pelatihan pengolahan pampers menjadi media tanam di Desa Golo Ndari, Kecematan Welak Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, pada Jumat (26/7/2019).

Menurut Meiyen Kengko, Koordinator Kelompok KKN ini, Pengolahan pampers ini merupakan salah satu program kerja KKN yang bertujuan untuk melatih masyarakat setempat dalam memanfaatkan pampers atau gel yang ada dalam pampers untuk menampung air yang disiramkan sehingga tanah yang di siram tidak cepat kering.

“Pengolahan pampers ini melibatkan masyarakat di Desa Golo Ndari. Dalam pengolahannya, cukup memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah didapat, sehingga sangat membantu masyarakat dalam pengelolahan pampers ini”, jelas Meiyen.

Selama ini tidak ada satupun masyarakat yang memanfatkan pampers sebagai media tanam di Desa Golo Ndari. “Masyarakat di Desa Golo Ndari sering melakukan penyiraman terhadap bibit tanaman seperti cengkeh, mahoni dan lain-lain setiap hari selama satu bulan karena belum berpengalaman dalam pemanfaatan pampers yang ada”, tutur Bapak Eusebius Fabi Sebius, salah seorang warga di Desa Golo Ndari kepada koordinator KKN, Meiyen Kengko.

Percobaan Menggunakan Hasil Olahan Pampers

Adapun bahan dasarnya, terang Meiyen, yaitu pampers dan air secukupnya. Proses pembuatannya cukup mudah yakni gunting diaper dan keluarkan isinya, ambil gelnya kemudian masukan dalam ember lalu tuangkan air secukupnya. Gel-gel tersebut sangat bagus untuk menyerap air sehingga mempertahankan kelembapan tanah. Selanjutnya, gel-gel yang ada dalam ember tersebut akan disiramkan pada tanaman yang baru ditanam untuk mencegah kekeringan dan mengurangi aktifitas masyarakat untuk menyiram tanaman setiap hari.

Cerpen| Bukan Negeri Para Tikus (2)

Oleh : Evridus Mangung, S. Fil.

(Guru SMK Negeri 1 Welak)

Setelah sang isteri tikus menunjuk pisau dapur ke arah televisi dan mengamuk apa adanya, aku tikus istimewa segera bersiap-siap untuk menghadap Dia yang di atas sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00.

Terlintas di batinku, niat untuk mengurung menghadapNya. Aku sungguh merasakan perasaan itu. Merasakan kenikmatan mendalam atas perasaan untuk enggan berdoa. Aku terus melihat jalan pikiranku. 

Syukurlah perasaan dan pikiranku itu akhirnya pergi entah ke mana. Yang tinggal padaku sekarang hanya rasa kelegaan. Batin menjadi diam dan hening kembali.

Batin heningku kini terganggu kembali. Teringat aku pada kotbah pemimpin agama pada hari ibadat minggu lalu. 

Aku merasa jengkel bila teringat kata-katanya. Terkadang juga aku marah. Sakit terasa hati ini bila melihat dan mendengar para pemimpin agama sekarang ini mulai melakukan perselingkuhan.

Perselingkuhan di negeri antah-berantah sekarang banyak ragamnya. Perselingkuhan antara dunia teologi dan dunia politik. Dua dunia ini dikangkangi oleh sebagian besar pemimpin agama. Pemimpin agama tidak lagi mengurus hal-hal yang bersifat teologis saja tetapi juga mengurus hal-hal yang bersifat politis. Perselingkuhan mereka membuat aku tikus yang bodoh ini menjadi pusing. 

Aku pusing mendengar isi kotbah yang diselipi oleh muatan politis. Dalam hatiku menggerutu apakah muka pemimpin agama sekarang ini bertopeng dan berbopeng pula?

Pergulatan batin ini berakhir tatkala tikus berambut putih mendekatiku. Tanpa diminta bernostalgia tentang perubahan zaman, beliau langsung berpidato di hadapanku. Sang tikus putih bernostalgia: 

“Dulu pada saat kakekmu ini masih muda, tidak terdengar kotbah-kotbah provokatif di rumah-rumah ibadat. Yang ada hanya penjelasan isi kitab suci dan hubungannya dengan konteks kekinian. Bagaimana kitab suci menyoroti praktek hidup jemaat yang hidup pada masa kini. Pemimpin agama tidak boleh menyinggung perasaan pemeluk agama-agama lain dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pemimpin agama hanya diperkenankan untuk menggunakan hak politiknya lewat pemilihan umum dan memberikan masukan yang positif untuk negeri”.

Aku hanya diam. Di sisi lain aku juga membenarkan si kakek. Sang kakek tidak mau peduli dengan sikap diamku. Dia tetap melanjutkan. “Tidak heran, dari toa-toa rumah ibadat sekarang ini, isi kotbah mengandung dua hal sekaligus. Pada satu sisi, isi kotbah mengandung unsur putih dan satu sisinya mengandung unsur hitam. Unsur putih membuat hati jemaat terasa sejuk, damai dan tercerahkan. Unsur hitam membuat hati jemaat risau, cemas dan marah”. 

Lantas nenek tertawa dan melanjutkan: “Isi kotbah yang hampir sama warna kulit ular sanca. Satu sisi kulitnya berguna untuk dijadikan sepatu, tas dan sebagainya namun pada sisi lain dia tetaplah ular. Ular menurut kepercayaan sebagaian masyarakat merupakan simbol dari setan, kelicikan dan lain-lain”.

Kali ini aku memuji pikiran sang kakek. Pujian ini tidak aku ungkapkan tetapi aku pendamkan saja dalam hati. Kakek mengambil sebatang rokok dan membakarnya. 

Kepulan asap rokok naik ke atas seolah-olah menghadap Dia yang di atas sana. Dia terus berpidato. “Untungnya, jemaat sekarang ini mulai cerdas. Kalau isi kotbah seperti warna kulit ular, jemaat pada walk out. Pemimpin agama mestinya jangan mati rasa. Aksi walk out artinya tanda tidak setuju.”

Tatapan mata sang kakek memandang jauh ke barisan bukit di sebelah utara beranda rumahku. Tatapan yang menyapu seluruh area persawahan kering yang tidak lagi dikerjakan pemiliknya. 

Kekeringan pada persawahan di lereng bukit itu seperti kekeringan di dalam hati ini yang selalu mendambakan siraman air surgawi. Aku tetap membisu. Aku seolah-olah terpaku, tak berkutik.

Sang kakek tetap melanjutkan nostalgianya dan kali ini di dalam pembicaraannya sudah tampak orasi ilmiah. “Ah, tua bangka, jangan membawa aku ke ruangan perkuliahan dulu”, gerutuku dalam hati. Dasar kakek cerewet. Ia terus melanjutkan pembicaraannya. “Kepada para pimpin agama, saya mau katakan, bahwa pemimpin agama terdiri dari dua kata yaitu pemimpin dan agama. Pemimpin artinya orang yang memimpin. 

Agama artinya ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Dia Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dan lingkungannya. Jadi dari deretan kata-kata yang membentuk pengertian pemimpin dan agama tadi tidak disebutkan kata politik. Mana kata politiknya? Tidak ada kan?”.

Aku hanya mengangguk-angguk. Sang Kakek melanjutkan: “Saya tidak tahu, apakah pemimpin agama yang memberikan kotbah itu belajar teologi dan ilmu tafsir atas kitab atau tidak. 

Banyak pengkotbah seolah-olah tidak memahami teologi, dan kitab suci sehingga pada gilirannya pengkotbah tidak memahami dan menyadari tujuan dari khotbahnya”.

Angin sepoi-sepoi menyapa kumis panjangnya. Sebentar-sebentar ia menarik perlahan kumis yang beruban itu. Sepertinya, ia tak kehabisan kata-kata. “Yang lebih parah lagi sekarang ini adalah banyak pengkotbah yang tidak sadar diri……Berkotbah seolah-olah tidak menghadapi pendengar yang hidup dalam dunia yang penuh dalam berbagai, masalah, pergumulan, penderitaan, harapan-harapan yang suram, kekecewaan, putus asa dan lain-lain di tengah-tengah kemajuan”.

Ia menunjukkan tangannya tepat di depan hidungku yang tidak mancung ini. “Pada intinya khotbah bertujuan agar para pendengarnya menjadi taat kepada Dia, dan mengalami keselamatan dari Dia yang di atas sana dalam kehidupan sehari-hari. Syarat dalam mencapai keselamatan itu adalah iman yang bertumbuh dalam diri kita masing-masing. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kesempatan berkotbah bukanlah suatu kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin pengkhotbah sampaikan, melainkan menyampaikan apa yang Dia di atas sana hendak katakan kepada pendengar. Ia berbicara kepada orang dan masyarakat di dalam waktu tertentu”.

Tulisan ini pernah ditulis di https://www.kompasiana.com/evridus1636/5d45074e0d823051786f83e2/bukan-negeri-para-tikus-2